Masalah Banjir Hingga Kemacetan Jadi Sorotan dalam Konsultasi Publik RDTR di Tangsel

SERPONG, Persoalan banjir, persampahan, dan kemacetan menjadi sorotan dan topik pembahasan dalam Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlangsung di Swiss-belhotel, Serpong, Tangsel, Rabu (5/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan amanat tata ruang, cipta kerja dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah.

"Maka Pemkot Tangsel menyusun Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR wilayah perencanaan Kota Tangsel sebagai perangkat operasional yang menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang guna mendukung berusaha dan peningkatan investasi, serta pelaksanaan perizinan yang tersentralisasi melalui sistem OSS di Tangsel," terang Benyamin.

Dalam penyusunannya ini, kata Benyamin, terdapat beragam isu strategis sekaligus tantangan yang harus dipikirkan bersama dalam forum Konsultasi Publik RDTR kali ini. Seperti halnya ketiga permasalahan klasik yang masih menghantui masyarakat Kota Tangsel, yakni banjir, kemacetan, dan persampahan.

"Melalui RDTR ini diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis kota Tangsel yang menjadi tantangan dan potensi pembangunan, antara lain persoalan banjir, kemacetan, persampahan, ketersediaan ruang terbuka hijau, pertumbuhan usaha skala mikro dan kecil atau ekraf, potensi pariwisata, serta ruang untuk investasi," papar Benyamin.

Benyamin mengatakan, penanganan banjir skala makro dan terintegrasi antara satu dan lainnya akan diinisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Tangsel, melalui beragam cara yang akan dilakukan.

"Intervensi tata ruang kita adalah menangani soal drainase. Apakah dengan drainase baru, atau perbaikan, atau renovasi. Kemudian adalah penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik dalam cara pengendalian intensitas melalui ruang terbuka hijau dengan memperluas daya serapan air," terangnya.

Selanjutnya, yani persoalan kemacetan. Benyamin mengatakan, permasalahan ini terjadi tak lepas atas adanya pertumbuhan penduduk di wilayahnya.

"Pertumbuhan perumahan, serta kegiatan perdagangan dan jasa menyebabkan flow lalu lintas pada pagi, sore dan akhir pekan sangat tinggi. Lalu lintas harian rata-ratanya (LHR) cukup tinggi," katanya.

Hal serupa, kata Benyamin, juga berdampak pada permasalahan persampahan di wilayahnya.

"Begitu juga dengan persampahan. Dengan pertumbuhan permukiman dan pertumbuhan penduduk memberikan dampak peningkatan volume timbulan sampah dan belum adanya teknologi pengolahan sampah yang harus kita lakukan sampai dengan hari ini," tuturnya.

Untuk itu melalui Konsultasi Publik RDTR ini, Benyamin berharap agar ketiga permasalahan beserta isu strategis lainnya yang ada di Kota Tangsel dapat tertangani dengan baik.

"Untuk mewujudkan Kota Tangsel sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman, asri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan, serta berkeadilan dalam mendukung Kota Tangsel sebagai bagian dari kawasan strategis nasional, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, atau yang kita sebut Jabodetabekpunjur," jelas Benyamin.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, lanjut Benyamin, maka perlu dilakukan perencanaan tata ruang secara detail.

"Yang berisi rancangan struktur ruang, rancangan pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi. Melalui kegiatan Konsultasi Publik ini kami berharap agar ada masukan guna menjawab berbagai tantangan khususnya penataan ruang," harapnya.

Senada dengannya, Ketua Komisi IV Dprd Kota Tangsel, Muhamad Aziz menyebut, ketiga persoalan tersebut memang menjadi momok yang kerap dialami oleh masyarakat Tangsel.

"Tiga isu yang memang harus bersama-sama kita rumuskan. Coba dilihat 20 tahun yang akan datang. Apakah kita masih bisa menikmati jalan-jalan di Tangsel seperti hari ini. Apakah 20 tahun yang akan datang bisa menikmati," katanya.