Pamer Dukungan Kenaikan BBM, Akan Lanjutkan Program Pemerintah

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh angkat bicara soal adanya desakan agar partainya angkat kaki dari koalisi pemerintah. Paloh memastikan, NasDem akan tetap tegak lurus kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai 2024.

Sebagai bukti, Paloh lantas pamer loyalnya NasDem pada berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya, dukungan penuh NasDem terhadap kenaikan BBM. Tak hanya itu, Paloh memastikan NasDem akan tetap lanjutkan program pemerintahan Jokowi pasca 2024.

Pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, hubungan NasDem dengan koalisi pemerintah menjadi terkesan buruk. Tensi politik makin panas setelah Zulfan Lindan, salah satu elit NasDem menyebut Anies sebagai antitesa Jokowi.

Meskipun NasDem langsung menonaktifkan Lindan, pernyataan itu terlanjur menyulut amarah parpol koalisi lain, terutama PDIP. Bahkan dengan terang-terangan, banteng meminta NasDem keluar dari koalisi.

Paloh yang selama ini diam, akhirnya menanggapi serangan. Dalam acara NasDem Memanggil yang digelar di NasDem Tower, Jakarta, Senin (17/10) malam, Paloh menjawab semua isu yang berkembang terkait hubungan partainya dengan Jokowi. Termasuk kekhawatiran partai lain terhadap Anies yang dianggap representasi dari kalangan oposisi.

“Ada yang mengatakan supaya mendesak dan meminta kepada Presiden agar NasDem dikeluarkan dari pemerintah. Lantas apakah komitmen kita roboh? Saya katakan tidak pernah roboh,” tegas Paloh.

Polisi berdarah Aceh ini lantas menunjukkan bukti komitmen NasDem mendukung Jokowi saat akan menaikkan harga BBM, akhir September lalu. Saat itu, Paloh mengklaim bahwa NasDem satu-satunya partai koalisi yang langsung mendukung kebijakan itu.

Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi. ‘Bapak Presiden, kita punya tujuh fraksi koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM, enam fraksi tidak sepakat, hanya satu fraksi (Partai NasDem) yang sepakat ini’. Kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Silakan terjemahkan,” ungkap Paloh.

Sikap ini membuktikan bahwa loyalitas NasDem terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tak perlu diragukan lagi. Jika ada pihak yang ingin menjajal ketangguhan dan konsistensi NasDem, Paloh akan membuktikan komitmennya dengan terus mendukung program Pemerintah.

Diakuinya, perjalanan jelang Pemilu 2024 bakal penuh tantangan. Desakan agar NasDem ditendang dari partai koalisi karena mendeklarasikan Anies, terus mengalir. Namun, Paloh juga meyakini tidak mudah bagi Jokowi mewujudkan desakan itu.

Apa yang disampaikan Paloh, kembali diulang oleh anaknya, Prananda Surya Paloh. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem ini menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran dengan kepemimpinan Anies. Dia menjamin, bila nanti capres yang diusung NasDem itu menang, maka program Jokowi akan tetap dilanjutkan.

Prananda mengakui, dalam dua periode kepemimpinannya, Jokowi sudah banyak melakukan perubahan. Tentunya, apa yang sudah bagus dari pemerintahan Jokowi, akan tetap dilanjutkan dan yang kurang akan disempurnakan.

"Sebagai partai terbuka, partai modern yang tidak memandang strata sosial, pendidikan, agama, suku dan ras, NasDem memanggil seluruh anak bangsa untuk ikut melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dilanjutkan oleh Presiden Anies,” ajaknya.

Apa tanggapan koalisi pemerintah soal pernyataan Paloh itu? Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Muhammad Sarmuji menegaskan, hanya Jokowi yang bisa merasakan, partai mana yang benar-benar mendukung pemerintahannya. Lagipula, kata dia, tak elok bila NasDem mengklaim hanya satu-satunya partai yang loyal terhadap pemerintah.

“Program Pak Jokowi bisa terealisasi dengan baik di saat sulit sekarang tentu karena ditopang oleh koalisi yang kokoh,” kata Sarmuji.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan, suksesnya program pemerintah karena dukungan yang kuat dari parlemen. Selama ini, kata dia, partai koalisi yang ada di DPR, tetap solid mengawal kebijakan strategis dari pemerintah.

Apa yang disampaikan Paloh, kembali diulang oleh anaknya, Prananda Surya Paloh. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem ini menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran dengan kepemimpinan Anies. Dia menjamin, bila nanti capres yang diusung NasDem itu menang, maka program Jokowi akan tetap dilanjutkan.

Prananda mengakui, dalam dua periode kepemimpinannya, Jokowi sudah banyak melakukan perubahan. Tentunya, apa yang sudah bagus dari pemerintahan Jokowi, akan tetap dilanjutkan dan yang kurang akan disempurnakan.

“Sebagai partai terbuka, partai modern yang tidak memandang strata sosial, pendidikan, agama, suku dan ras, NasDem memanggil seluruh anak bangsa untuk ikut melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dilanjutkan oleh Presiden Anies,” ajaknya.

Apa tanggapan koalisi pemerintah soal pernyataan Paloh itu? Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Muhammad Sarmuji menegaskan, hanya Jokowi yang bisa merasakan, partai mana yang benar-benar mendukung pemerintahannya.

Lagipula, kata dia, tak elok bila NasDem mengklaim hanya satu-satunya partai yang loyal terhadap pemerintah.

“Program Pak Jokowi bisa terealisasi dengan baik di saat sulit sekarang tentu karena ditopang oleh koalisi yang kokoh,” kata Sarmuji.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan, suksesnya program pemerintah karena dukungan yang kuat dari parlemen. Selama ini, kata dia, partai koalisi yang ada di DPR, tetap solid mengawal kebijakan strategis dari pemerintah.

“Jadi tidak ada gunanya mengklaim sebagai partai yang paling ini, paling itu. Semua beban kita sangga bersama,” sindirnya.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengamini bahwa semua partai koalisi mendukung kenaikan harga BBM. Namun, PAN sendiri memberikan sejumlah catatan.

Seperti, mendorong revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM harus memperjelas soal penerima BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Revisi Perpres tersebut dapat menjadi payung hukum dalam memberikan tindakan terhadap pihak yang melanggar. Misalnya, masyarakat mampu yang justru menggunakan Pertalite. Atau pengusaha tambang maupun perkebunan yang mengkonsumsi Solar.

PAN juga meminta Pemerintah melakukan evaluasi soal mekanisme penyaluran subsidi BBM.

"Agar subsidi ini diberikan tidak dalam bentuk subsidi produk, tapi subsidi kepada penerima sehingga lebih tepat sasaran,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Riza meminta agar Paloh tidak menyinggung komitmen partai lain. Sebab, semua partai koalisi mendukung kenaikan harga BBM.

“Apalagi, ini menyangkut hubungan Pak Surya atau Partai NasDem dengan Presiden terkait Pilpres 2024. Pilihan menentukan jalan,” tutur Faisol.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang, pernyataan Paloh sebagai sikap bahwa dirinya memahami kemitraan politik dengan Pemerintah. Di sisi lain, NasDem juga punya hak menentukan pilihannya di Pemilu 2024.

Terlebih, saat ini NasDem berada di atas angin. Pertama, karena NasDem memiliki kandidat kuat di Pilpres 2024. Kedua, Paloh paham betul bahwa Jokowi tidak akan mengamputasi menteri yang berasal dari NasDem.

“Kalaupun reshuffle itu terjadi, hanya akan mengasar satu dari tiga kursi. Kecil kemungkinan Jokowi berani menghapus NasDem dari kabinet,” ulas Dedi saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) tadi malam.