Musrenbang Ciputat Timur di Cirendeu Dorong Warga Tangani Sampah dari Hulu

CIPUTAT TIMUR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Ciputat Timur yang digelar di Kelurahan Cirendeu, Senin (19/1), menitikberatkan pada penanganan sampah sejak dari hulu. Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat agar persoalan sampah tidak hanya diselesaikan melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat perubahan perilaku.

 

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mengatakan penanganan sampah membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh lingkungan hingga lembaga kemasyarakatan di tingkat paling bawah.

 

“Ya, saya tadi menyampaikan beberapa arahan terkait khususnya masalah penanganan sampah supaya masyarakat, para tokoh, para lembaga-lembaga di kemasyarakatan, semua bergerak dalam menangani masalah sampah di hulu ya,” ujar Pilar.

 

Ia menyebut berbagai upaya bisa dilakukan di tingkat lingkungan, seperti pengembangan bank sampah, TPS3R, pembuatan biopori, teba, serta pemilahan sampah dari rumah tangga. Menurutnya, meski belum semua warga terbiasa, kebiasaan tersebut harus mulai dibangun.

 

“Ya, ini memang mungkin bagi beberapa orang hal baru, tapi ini akan jadi sebuah kebiasaan yang kita bentuk untuk masyarakat Tangerang Selatan ke depan supaya kita sama-sama mulai dari hulu ke hilir penanganan sampah ini berjalan,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) Kota Tangsel, Buana Mahardika, menjelaskan bahwa Musrenbang yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk perencanaan tahun 2027.

 

“Hari ini, sejak tanggal 12 kemarin kita melakukan Musrembang RKPD. Musrembang RKPD ini menurut ketentuan ada dua. Satu yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, satu di tingkat kota,” katanya.

 

Ia menambahkan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dilakukan di seluruh kelurahan. Total terdapat 54 kelurahan di Kota Tangsel yang melaksanakan Musrenbang dengan tahapan dan prosedur yang sama.

 

Terkait anggaran, Buana menyebut pagu kecamatan kini dilebur ke dalam pagu kelurahan. Besarannya bervariasi, berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp4 miliar per kelurahan, tergantung sejumlah komponen penilaian.

 

“Ada empat komponen yang kita pakai. Satu, jumlah penduduk. Dua, luas wilayah. Tiga, kepatuhan masyarakat membayar pajak PBB terutama. Yang ketiga, berapa jumlah data miskin di wilayah itu,” paparnya.

 

Meski usulan masyarakat masih didominasi pembangunan infrastruktur, Buana menegaskan pemerintah mendorong agar program penanganan sampah juga masuk dalam usulan Musrenbang, termasuk kegiatan nonfisik.

 

“Misalnya ada kegiatan edukasi, pemilahan, itu juga kan tentang sampah. Jadi bukan hanya beli tong sampah, bukan hanya beli alat,” ujarnya.

 

Sementara itu, Camat Ciputat Timur, Rastra Yudhatama, menegaskan pihaknya sejalan dengan arahan pimpinan daerah, dengan menitikberatkan penanganan sampah berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

 

“Saya tetap menitik beratkan terhadap penanganan sampah yang berada di kawasan masing-masing ya di Ciptim. Bukan hanya soal membeli alat, bukan hanya soal sarana prasarana, tapi juga edukasi dan sosialisasi terus menerus dari tingkat RW sampai RT,” kata Rastra.

 

Ia juga mendorong penerapan program biopori di lingkungan permukiman. Bahkan, ia mengajak warga agar setiap rumah memiliki minimal satu hingga tiga lubang biopori.

 

“Kalau bisa satu rumah itu bioborinya satu ataupun sampai dengan tiga. Kalau tidak punya halaman, biopori itu kan tidak banyak memakan tempat,” ujarnya.

 

Selain isu sampah, Musrenbang Ciputat Timur juga membahas berbagai usulan lain seperti drainase, pengaspalan jalan, program Tangsel Terang, hingga bedah rumah. Untuk Kelurahan Cirendeu, pagu anggaran berada di kisaran Rp2,6 miliar, sementara kelurahan lain di Ciputat Timur rata-rata berada di angka Rp2 miliar lebih.

 

Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap arah pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif warga dalam mengurangi persoalan sampah secara berkelanjutan.