Desakan Batalkan Impor 105 Ribu Pick Up dari India Menguat

JAKARTA - Sejumlah kalangan mendesak Pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick up 4x4 dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

 

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Putu Juli Ardika menegaskan, kapasitas produksi pick up anggota GAIKINDO mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun dan belum terserap optimal. Industri dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut jika diberi waktu memadai.

 

Desakan serupa datang dari Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia. Ketua Umum PIKKO Rosalina Faried menyebut impor kendaraan utuh berpotensi mengguncang ekosistem industri otomotif nasional serta mengurangi peluang UMKM menjadi pemasok.

 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga mengimbau pembatalan impor. Wakil Ketua Umum Bidang Industri Saleh Husin menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan agenda industrialisasi dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, dominasi kendaraan impor dapat menekan industri perakitan dan komponen dalam negeri.

 

Dari DPR, Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid mengingatkan agar kebijakan bernilai Rp24,66 triliun itu tidak hanya mempertimbangkan efisiensi harga, tetapi juga dampaknya terhadap tenaga kerja dan struktur ekonomi nasional.

 

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105.000 unit pick up dari Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Direktur Utama Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan keputusan diambil karena harga kendaraan 4x4 di dalam negeri dinilai relatif tinggi serta keterbatasan waktu pemenuhan unit.

 

Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan kapasitas produksi nasional mencapai 1 juta unit per tahun dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan dampak ekonomi yang signifikan bagi industri dalam negeri.