Selat Hormuz Ditutup, Apa Dampaknya ke RI?
JAKARTA - Iran menutup Selat Hormuz, menyusul serangan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat (AS). Penutupan Selat Hormuz diprediksi membuat ekonomi dunia terganggu. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Indonesia?
Serangan udara yang dilakukan Israel dan AS ke Iran pada akhir Februari 2026, memicu eskalasi militer di kawasan Teluk. Sebagai respons balasan, Teheran memperingatkan kapal-kapal internasional bahwa perairan di sekitar Selat Hormuz untuk sementara “tidak diizinkan dilintasi”.
“Saat ini tidak aman untuk melewati selat tersebut," kata Brigadir Jenderal Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Ibrahim Jabari, seperti dilansir AFP, Minggu (1/3/2026).
Penutupan itu berpotensi menyebabkan gangguan serius terhadap lalu lintas laut di jalur vital tersebut. Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai satu-satunya pintu keluar-masuk Teluk Persia menuju Laut Arab dan menjadi jalur utama ekspor minyak mentah serta gas alam cair dari negara-negara produsen utama di kawasan.
Lebih dari 20 persen pasokan minyak dunia melintasi selat sempit tersebut. Karena itu, gangguan sekecil apa pun di kawasan ini berpotensi mengguncang rantai pasok energi global, memicu lonjakan harga minyak, serta menekan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Prof. Rahma Gafmi menegaskan, Selat Hormuz bukan sekadar jalur perairan biasa, melainkan titik cekik ekonomi global. Gangguan di kawasan tersebut akan memicu efek domino ke berbagai negara.
“Jika Selat Hormuz ditutup, maka akan berdampak besar pada pasokan minyak global. Ini bisa menyebabkan kenaikan harga minyak dan mengganggu ekonomi global,” ujar Rahma, dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Bagi Indonesia, kata dia, dampak pertama yang paling terasa adalah lonjakan harga minyak dunia. Sebagai negara yang masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah signifikan, kenaikan harga global akan langsung menekan anggaran negara.
“Jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, harga minyak global bisa melonjak. Sehingga meningkatkan beban subsidi BBM dan listrik di Indonesia,” katanya.
Lonjakan subsidi energi itu berpotensi memaksa Pemerintah melakukan penyesuaian fiskal. Ruang fiskal bisa tergerus dan anggaran pembangunan terancam dialihkan.
“Ini bisa memaksa Pemerintah untuk merealokasi anggaran pembangunan ke arah perlindungan sosial,” tuturnya.
Selain tekanan fiskal, dampak lain yang mengintai adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Di tengah lonjakan harga minyak dan meningkatnya ketidakpastian global, arus modal asing cenderung keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Pelemahan rupiah bisa makin dalam, bahkan bisa mencapai Rp 17.000 per dolar AS,” ucap Rahma.
Depresiasi rupiah tersebut berpotensi memperparah inflasi, terutama pada barang impor dan bahan baku industri. Mengingat banyak sektor manufaktur nasional masih bergantung pada impor, gejolak kurs dapat mengerek biaya produksi dan harga jual di dalam negeri.
Tak hanya berdampak pada ekonomi, Rahma juga mengingatkan potensi implikasi keamanan. Ketidakstabilan Timur Tengah akibat eskalasi konflik berisiko memicu dinamika baru di Asia Tenggara.
“Instabilitas di Timur Tengah bisa memicu gerakan radikal transnasional. Sentimen anti-Barat yang meningkat bisa dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk mengaktifkan kembali sel-sel tidur di Asia Tenggara,” ujarnya.
Karena itu, ia menyarankan Indonesia tidak bersikap pasif. Dia menyarankan Pemerintah melakukan empat hal.
Pertama, memperkuat fondasi ekonomi domestik, khususnya di sektor energi, guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Kedua, melakukan diversifikasi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) agar ketergantungan pada minyak dan gas bisa ditekan.
“Ketiga, diplomasi aktif. Yaitu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan organisasi internasional untuk mendorong penyelesaian damai konflik,” sarannya.
Keempat, penguatan keamanan nasional. Termasuk kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman radikalisme dan terorisme.
Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) juga mengingatkan Pemerintah agar mewaspadai dampak eskalasi konflik terhadap stabilitas energi nasional. Penutupan Selat Hormuz berpotensi mengguncang rantai pasok minyak dan gas dunia.
Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira menegaskan, peran vital Selat Hormuz dalam perdagangan energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz.
“Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi,” kata Anggawira, dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM yang telah melampaui 50 persen membuat perekonomian nasional sangat rentan terhadap imported inflation akibat gejolak harga energi internasional.
Sebagai langkah antisipasi, ASPEBINDO merekomendasikan peningkatan cadangan operasional BBM nasional sebagai buffer terhadap potensi gangguan pasokan global, memaksimalkan pemanfaatan batu bara dan gas bumi domestik untuk sektor ketenagalistrikan, mengamankan kontrak LNG jangka panjang, serta membentuk satuan tugas khusus guna memantau dan merespons cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional.
“Transisi energi tetap penting. Namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional,” tandas Sekretaris Jenderal HIPMI ini.
Tolong diedit yg lebih bagus lagi dan cukup jgn terlalu panjang untuk online
Olahraga | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 17 jam yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu



