Ditegaskan Menko Pangan Beras AS Untuk Restoran Bukan Konsumsi Umum

JAKARTA - Pemerintah menegaskan impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) bukan diperuntukkan bagi konsumsi masyarakat umum, melainkan untuk kebutuhan khusus dengan segmen tertentu.

 

Kewajiban impor tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang Indonesia-AS senilai 4,5 miliar dolar AS yang tertuang dalam dokumen Agreement of Reciprocal Trade (ART).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, beras yang dimaksud merupakan beras khusus, seperti beras Jepang basmati yang digunakan untuk kebutuhan tertentu.

 

“1.000 ton itu perjanjian mengenai beras khusus, seperti beras Jepang, beras basmati. Itu disebut beras khusus. Kalau beras khusus itu buat orang yang terkena gula. Yang jelas bukan untuk makanan kita,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (3/3/2026).

 

Zulhas-sapaan akrab Zulkifli Hasan menilai, impor beras khusus bukan hal baru dalam kerja sama perdagangan internasional.

 

Dia mencontohkan, Indonesia juga memiliki perjanjian dengan Jepang untuk mendatangkan beras khusus yang digunakan oleh restoran-restoran Jepang di dalam negeri.

 

“Kalau beras khusus memang ada, termasuk perjanjian kita dengan Jepang. Ada beras Jepang yang khusus didatangkan untuk restoran Jepang,” ujarnya.

 

Zulhas menuturkan, beras khusus seperti beras Jepang tidak cocok diproduksi secara massal di dalam negeri karena harganya relatif mahal, bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram.

 

“Siapa yang mau beli? Yang beli paling yang makan di restoran Jepang saja,” ucapnya.

 

Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, beras impor tersebut menyasar segmen tertentu seperti wisatawan dan investor asing. Sehingga tidak bersinggungan dengan kebutuhan beras konsumsi masyarakat luas.

 

Kalau diimpor itu adalah beras khusus, seperti beras basmati, sesuai dengan turis dan investor yang datang. Jadi beda segmennya,” kata Amran.

 

Amran juga menekankan, volume impor 1.000 ton sangat kecil dibandingkan dengan stok beras nasional yang saat ini dikelola Perum Bulog. Menurutnya, cadangan beras Pemerintah hampir mencapai 4 juta ton.

 

“Kita sudah swasembada. Hampir 4 juta ton. Kalau dibagi 1.000 ton itu berapa? 1.000 dibagi 4 juta, 0,0004. Kecil kan? Terjawab, selesai,” ujarnya.

Bahkan, Amran mengungkapkan, Pemerintah berencana mengekspor 2.000 ton beras dalam waktu dekat.

 

“Kalau saya ekspor minggu depan itu 2.000 ton. Hebat tidak? Hebat pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Amran meminta publik melihat isu impor beras secara rasional dan proporsional. Menurutnya, rencana impor tersebut masih dalam jumlah kecil dan belum tentu terealisasi, sementara Pemerintah justru tengah bersiap melakukan ekspor.

 

“Yang baru akan seakan-akan jadi hantu. Namun, yang kita ekspor, itu yang kita bahas sekarang,” pungkasnya.