Pemerintah Genjot Bedah Rumah 2026, Target Melonjak Jadi 400 Ribu Unit

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen meningkatkan program renovasi atau bedah rumah bagi masyarakat miskin secara signifikan pada tahun 2026. Targetnya melonjak tajam menjadi 400.000 unit, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45.000 rumah.

 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan hal tersebut usai menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

 

Menurut Maruarar, dukungan Presiden terhadap program perumahan rakyat sangat besar, terutama dalam memperluas cakupan bantuan bedah rumah di seluruh Indonesia.

 

“Untuk renovasi rumah, tahun lalu hanya 45.000 unit, tahun ini ditargetkan menjadi 400.000 unit. Bahkan ke depan akan dipersiapkan langkah-langkah agar jumlahnya bisa lebih besar lagi,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, pemerintah akan memastikan program tersebut tepat sasaran dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS akan digunakan untuk menentukan penerima bantuan, khususnya masyarakat dalam kategori ekonomi terbawah.

 

“Kita akan bekerja sama dengan BPS agar ada aturan yang jelas. Misalnya, penerima bantuan berada di desil 1 sampai desil 4, sehingga benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

 

Maruarar menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang ketat agar bantuan tidak salah sasaran.

“Jangan sampai yang mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan.

Semua sudah diatur dan datanya disiapkan oleh BPS,” tegasnya.

 

Selain peningkatan jumlah, cakupan wilayah program juga diperluas. Jika pada tahun sebelumnya sekitar 220 kabupaten/kota belum tersentuh program, maka pada 2026 seluruh daerah di Indonesia dipastikan akan mendapatkan alokasi bedah rumah.

 

“Tahun lalu masih ada sekitar 220 kabupaten/kota yang belum mendapat program ini. Tahun ini, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan menerima program bedah rumah dari Presiden,” ungkapnya.

 

Ia optimistis program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah serta mendorong pemerataan pembangunan.

 

“Ini program yang sangat signifikan. Selain membantu masyarakat, juga akan menggerakkan ekonomi dan menghadirkan keadilan pembangunan,” pungkas Maruarar.