Pemkab Serang Target SPPG Miliki Sertifikat Tahun Ini

SERANG - Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas menargetkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Serang tahun ini sudah bersertifikat atau memiliki sertifikat.

 

Sertifikat merupakan syarat yang harus dimiliki SPPG agar tidak di-suspend atau ditutup agar tidak beroperasi kembali.

Hal ini disampaikan Najib Hamas usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Badan Gizi Nasional di salah satu hotel di Kota Serang pada Rabu (22/4). "Saya hadir di acara rapat koordinasi daerah bersama Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Bapak Letjen TNI (Purn), Dadang Hendrayudha, Pak Gubernur Banten Andra Soni, dan para Satgas MBG kabupaten kota se-Banten," ujarnya kepada wartawan.

 

Najib Hamas menyebutkan, ada 3 poin yang disampaikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Bapak Letjen TNI (Purn), Dadang Hendrayudha pertama, untuk memastikan pelayanan MBG di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang sesuai dengan SOP (Standar Operasional). 

 

Kedua, penerima manfaat yang belum rata mendapatkan MBG dipastikan lintas dinas OPD melakukan validasi penerima manfaat sesuai dengan arahan BGN. "Di antaranya adalah siswa didik yang formal, informal non formal kemudian 3B, balita, ibu menyusui, ibu hamil," terangnya.

 

Kemudian ketiga, Najib Hamas memastikan yang terpenting adalah untuk memastikan semua SPPG agar segera menyelesaikan proses sertifikasi di antaranya adalah SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Karenanya SLHS merupakan salah satu indikator keseriusan para mitra dapur untuk melayani masyarakat penerima manfaat, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto.

 

"Mudah-mudahan ini jadi bagian penguatan layanan. Kemarin juga sudah dikumpulkan mitra yayasan se Banten," katanya.

 

Berkenaan dengan SLHS, Najib Hamas menargetkan pada tahun ini semua SPPG di Kabupaten Serang sudah memiliki Sertifikat SLHS. "Sebagian sudah, ini targetnya 2026 semua harus bersertifikat, karena kalau tidak sertifikat berpotensi untuk ditutup secara permanen atau di-suspend," tegasnya.

 

Di Kabupaten Serang, sebut Najib Hamas ada 6 SPPG yang operasionalnya dihentikan atau di-suspend yang didominasi belum memiliki Sertifikat SLHS. Pihaknya juga sudah mengunjungi beberapa SPPG yang di-suspend agar segera melakukan perbaikan dan kembali normal melakukan pelayanan.

"Kemarin ada 6 SPPG di-suspend, 4 sudah kita kunjungi dan lagi ada perbaikan. Kemudian 2 lagi akan kita kunjungi di antaranya di Jawilan. Adapun untuk jumlah SPPG di Kabupaten Serang 200 lebih. Nanti akan bertambah 30 sampai 40 yang saat ini sedang proses persiapan untuk disurvei kelayakan dari dapurnya," paparnya.

 

Najib Hamas menyebutkan, MBG untuk melayani masyarakat bukan makanan kenyang akan tetapi yang bergizi maka kandungan kalori, proteinnya harus sesuai standar BGN. Sehingga, perlu adanya fungsi layanan dari ahli gizi di masing-masing dapur MBG.

 

"Jadi penekanannya dipastikan SOP berjalan sesuai dengan standar, termasuk di dalamnya adalah penentuan menu. Menu sesuai dengan kebutuhan gizi yang diatur oleh BGN," ungkapnya.