DPR Desak BI Jaga Rupiah, Cegah Beban Rakyat Makin Berat

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter bergerak cepat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang terus meningkat. Pelemahan rupiah, menurutnya, tidak boleh dibiarkan memicu inflasi impor dan membebani masyarakat.

Misbakhun menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar global. Karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia diminta memperkuat langkah mitigasi agar gejolak kurs tidak berdampak langsung pada sektor riil domestik.

“Stabilisasi nilai tukar harus dilakukan secara presisi untuk menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa,” ujar Misbakhun, Jumat (15/5/2026).

Ia mendorong BI terus aktif melakukan intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga perlu dioptimalkan agar pasokan dolar tetap berada di dalam negeri.
Menurutnya, penguatan pasokan devisa domestik sangat penting di tengah tekanan global yang semakin besar.

Dari sisi fiskal, Misbakhun meminta Kementerian Keuangan menyiapkan langkah antisipasi bagi sektor industri, khususnya industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor. Pemerintah dinilai perlu membuka ruang relaksasi fiskal maupun pemberian insentif agar kenaikan biaya produksi tidak dibebankan kepada masyarakat.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun harus dijaga bersama,” tegasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai pelemahan rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS menjadi sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik secara bersamaan.

Meski begitu, Marwan menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan krisis 1998. Ia menyebut fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat, ditopang cadangan devisa yang aman, rasio utang pemerintah yang terkendali, serta sistem perbankan yang sehat.

Namun, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh menganggap enteng volatilitas nilai tukar. Sebab, pelemahan rupiah yang terlalu dalam dapat memicu inflasi impor, meningkatkan biaya utang luar negeri, hingga menekan daya beli masyarakat dan investasi.

Marwan juga meminta BI melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi pasar spot dan DNDF, termasuk intervensi offshore secara selektif dengan perhitungan matang agar tidak menguras cadangan devisa.

Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang kuat dari BI guna menjaga ekspektasi pasar dan meredam aksi spekulasi.

Terkait suku bunga, Marwan menilai kebijakan kenaikan suku bunga dapat membantu menahan arus modal keluar dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak menekan kredit, investasi, dan konsumsi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia masih aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS.