Banten Butuh 8 Ribu PJU Untuk Terangi 560 KM Jalan Nasional

SERPONG UTARA-Total panjang ruas jalan nasional di Provinsi Banten sekitar 560 kilometer (Km) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Dari total tersebut, kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) diperkirakan mencapai sekitar 8 ribu titik.

 

Hal itu terungkap saat Gubernur Banten, Andra Soni menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas jalan nasional di wilayah Provinsi Banten yang digelar di Kantor Gubernur Banten, eks Gedung BLKI, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (19/5).

 

Gubernur memimpin langsung Rakor itu dan dihadiri para kepala daerah se-Banten, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, PLN, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

 

Pertemuan tersebut membahas penanganan penerangan jalan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Termasuk bentuk pelayanan publik, dukungan pariwisata, hingga penguatan aktivitas ekonomi pada malam hari.

 

Andra Soni mengatakan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, menyamakan data, sekaligus menyelaraskan langkah penanganan PJU di jalan nasional yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.

 

“Seluruh kepala daerah di Provinsi Banten bersama dengan balai dari pemerintah pusat membahas terkait penerangan jalan umum di jalan-jalan nasional yang ada di Provinsi Banten. Tujuannya menyamakan persepsi, menyamakan data, dan menyelaraskan upaya agar permasalahan penerangan jalan umum bisa kita lakukan bersama-sama,” ujar Andra, kepada awak media.

 

Menurutnya, hasil rapat itu nantinya akan ditindaklanjuti secara teknis guna menentukan solusi bersama dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan bagi masyarakat. “Berikutnya tentu kami akan menentukan solusi bersama terkait bagaimana upaya bersama untuk melayani masyarakat terhadap hak masyarakat atas penerangan jalan,” katanya.

 

Andra menyebut, ruas jalan nasional terpanjang berada di wilayah Lebak dan Pandeglang. Sementara di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terdapat sekitar 10 Km jalan nasional yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

 

“Memang Tangerang Selatan hanya sekitar 10 kilometer, tetapi itu jalan yang sangat strategis karena langsung berbatasan dengan Jakarta,” ungkapnya.

 

Ia mengakui, selama ini persoalan PJU di jalan nasional kerap terkendala persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antarpihak.

 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, masih banyak ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Banten belum memiliki penerangan jalan yang memadai.

 

“Masih banyak jalan nasional yang belum ada lampunya. Ada juga yang dipasang oleh kabupaten atau kota dan dibayar daerah, ada juga yang dibangun menggunakan APBN,” katanya.

 

Menurutnya, persoalan utama yang dibahas dalam rakor bukan hanya pembangunan lampu jalan, tetapi juga mekanisme pembayaran listrik dan pemeliharaan PJU. Saat ini terdapat berbagai pola pengelolaan lampu jalan. Ada yang dibangun pemerintah pusat, namun pembayaran listriknya dibantu pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.

 

“Bapak Gubernur Andra Soni tadi meminta dilakukan verifikasi ulang data supaya jelas mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” ujarnya.

 

Ia menyebutkan, Pemprov Banten selama ini juga menanggung pembayaran listrik ribuan lampu jalan milik provinsi. Ke depan, penanganan PJU jalan nasional akan diperkuat melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan BPTD sebagai perwakilan pemerintah pusat.

 

“Kita (Pemprov Banten) selama ini bayar. Setahun hampir Rp 4 miliar untuk sekitar 5 ribu lampu. Yang sudah berjalan itu ada MoU antara pemerintah kabupaten dengan BPTD. Contohnya di Kabupaten Lebak,” jelasnya.

 

Sementara, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyatakan, dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong optimalisasi pemasangan dan perbaikan PJU di jalan nasional.

 

Menurut Pilar, sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Tangsel seperti Ciputat dan Pamulang masih membutuhkan peningkatan kualitas penerangan jalan karena ditemukan beberapa lampu yang mati dan tidak berfungsi. “Ini harus segera diganti untuk menghindari kecelakaan maupun potensi kriminalitas,” kata Pilar.

 

Ia menambahkan, Pemkot Tangsel selama ini terus menganggarkan program Tangsel Terang setiap tahun. Program tersebut menyasar kawasan perumahan, perkampungan, hingga jalan kota.

 

Untuk ruas jalan provinsi, kata Pilar, Pemkot Tangsel juga rutin mengusulkan titik-titik kebutuhan PJU. Sedangkan untuk jalan nasional, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar penanganan gangguan lampu bisa lebih cepat.

 

“Kalau ada lampu yang putus atau gangguan lainnya, penanganannya bisa cepat. Begitu juga titik-titik yang belum terpasang bisa segera dipasang,” ujarnya.