Situasi Masih Dinamis, Pemerintah All Out Selamatkan 5 WNI di Zona Konflik Mediterania

JAKARTA - Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kabar penangkapan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional di kawasan Mediterania Timur dekat Siprus. Di tengah situasi yang masih rawan dan dinamis, pemerintah memastikan upaya perlindungan dan penyelamatan terus dilakukan selama 24 jam penuh.

 

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri begitu menerima informasi terkait penahanan tersebut.

 

“Memang betul, saya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai masalah ini,” ujar Dudung dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

 

Kelima WNI tersebut diketahui merupakan bagian dari rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang membawa bantuan untuk Palestina. Dari total sembilan WNI yang tergabung dalam rombongan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), lima orang dilaporkan ditangkap, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur.

 

Pemerintah menilai kondisi empat WNI lainnya juga masih berisiko karena berada di wilayah yang rentan konflik.

 

“Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Empat WNI yang masih berlayar juga berada dalam kondisi rawan. Karena itu, pemerintah terus melakukan langkah perlindungan,” tegas Dudung.

 

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Luar Negeri langsung mengaktifkan koordinasi dengan lima perwakilan RI di luar negeri, yakni KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul.

 

Koordinasi tersebut mencakup sejumlah langkah darurat, mulai dari penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen WNI disita, penyediaan dukungan medis, hingga pendekatan diplomatik kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses pemulangan berjalan aman.

 

Pemerintah juga memastikan seluruh perwakilan RI berada dalam status siaga untuk memantau perkembangan terbaru dan memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI.

 

Selain melakukan langkah diplomatik, Indonesia turut bergabung bersama sejumlah negara lain seperti Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Jordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam pernyataan bersama yang mengecam tindakan Israel terhadap misi kemanusiaan tersebut.

 

Pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh awak kapal kemanusiaan segera dibebaskan dan distribusi bantuan untuk rakyat Palestina tetap dijamin sesuai hukum humaniter internasional.

 

Di tengah berkembangnya informasi di media sosial, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi terkait kondisi para WNI.

Pemerintah meminta publik mengikuti perkembangan resmi melalui kanal Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden sambil terus mendoakan keselamatan seluruh WNI yang berada di kawasan konflik tersebut.(*)