BBM Subsidi Jangan Sampai Langka Komisi XII DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Pertamax Cs

JAKARTA - Senayan meminta Pemerintah bersama Pertamina bergerak cepat mengantisipasi dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang berpotensi memicu gangguan distribusi hingga kelangkaan di lapangan.

Anggota Komisi XII DPR, Meitri Citra Wardani, mengatakan meski BBM nonsubsidi umumnya tidak dikonsumsi masyarakat berpenghasilan rendah, efek lanjutan dari kenaikan harga tetap harus diwaspadai sejak dini.

Menurutnya, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat kelas menengah. Jika perpindahan penggunaan terjadi secara besar-besaran, maka kuota dan distribusi BBM bersubsidi bisa mengalami tekanan.

“Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan harga. Dampak lanjutan terhadap konsumsi energi nasional juga harus dipetakan secara matang agar tidak menimbulkan gangguan pasokan,” ujarnya.

Meitri menegaskan, distribusi BBM bersubsidi harus diawasi secara ketat agar tetap tepat sasaran dan tidak mengurangi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga meminta BPH Migas memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperparah situasi di lapangan.

Selain menjaga ketersediaan stok, Pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan perilaku konsumen.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR Sartono menilai kebijakan penyesuaian harga yang dipengaruhi kondisi pasar energi global perlu diimbangi dengan program penyeimbang guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, Pemerintah diharapkan menghadirkan kebijakan energi yang responsif, terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.