Dipuji Prabowo, Pramono Anung: Biar Publik yang Menilai

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih tidak larut dalam pujian Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerjanya memimpin Ibu Kota. Pramono menyerahkan penilaian atas kinerjanya kepada masyarakat.

“Kalau dipuji, itu nanti biar publik yang menilai,” kata Pramono saat ditemui di Gedung PMI Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pujian tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan layanan LRT rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui kepemimpinan Pramono di Jakarta. Bahkan, ia menyebut Pramono sebagai gubernur hebat meski tidak berasal dari partai politik yang sama.

“Saya harus akui kalau ada gubernur hebat, saya akui walaupun bukan dari partai saya,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung perbedaan politik dengan Pramono. Menurutnya, perbedaan pilihan politik maupun persaingan dalam kontestasi politik tidak semestinya menghambat kerja sama dalam membangun bangsa.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai apresiasi Prabowo terhadap Pramono merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Pramono selama ini lebih memilih bekerja dengan perencanaan yang terukur ketimbang banyak melakukan publikasi.

“Didukung oleh tim teknokrat yang menerjemahkan ide-ide pembangunan untuk diimplementasikan menjadi program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat Ibu Kota Jakarta,” kata Andreas kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ia menyebut sejumlah program Pramono mulai dirasakan masyarakat, terutama di sektor transportasi umum dan penanganan kemacetan.

Karena itu, Andreas menilai apresiasi dari Presiden Prabowo merupakan sesuatu yang pantas diberikan kepada Pramono.

“Tidak salah dan sudah selayaknya Presiden Prabowo pun memberi apresiasi kepada Pramono Anung,” ujarnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan partainya terbuka menjalin kerja sama dengan partai politik mana pun demi kepentingan masyarakat, termasuk PDIP.
“Bahkan dengan PDIP sekali pun,” kata Sugiat.

Sugiat meminta pertemuan Prabowo dan Pramono dalam peresmian LRT tidak dikaitkan dengan agenda politik menuju Pilpres 2029. Menurutnya, keduanya hadir dalam kapasitas masing-masing sebagai Presiden dan Gubernur DKI Jakarta dalam agenda pemerintahan.

“Jadi, tidak bisa ditafsirkan bahwa ada agenda politik di pertemuan tersebut,” tegasnya.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat hubungan yang relatif baik antara Prabowo dan PDIP dapat menjadi ruang bagi terbentuknya kerja sama politik pada Pilpres 2029.

Dedi menilai sejauh ini tidak terlihat pertentangan terbuka antara Gerindra, Prabowo, dan PDIP. Hubungan pemerintah dengan parlemen yang relatif harmonis juga disebutnya sebagai salah satu indikator adanya komunikasi politik.

“Jika koalisi Gerindra-PDI Perjuangan terjalin, tentu dapat membuka peluang kerja sama politik yang lebih besar,” pungkas Dedi.