Mahyudin Dan TGB Layak Masuk Bursa Menteri

JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute Yusak Farhan menganalisa Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berpeluang menempatkan kader terbaiknya menjadi menteri seandainya reshuffle kabinet kembali terjadi. Partai pimpinan Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo ini memiliki skuad berkualitas.
"Saya kira ada beberapa kader Perindo yang layak masuk kabinet seperti Pak Mahyudin dan Tuan Guru Bajang (TGB)," ujar Yusak, melalui keterangan tertulis kepada RM.id (Tangsel Pos Group) Rabu (28/12).

Yusak merincikan, Ketua Dewan Pertimbangan Perindo, Mahyudin memiliki jam terbang terbang politik tinggi. Legislator, senator, hingga kepala daerah pernah dilakoninya dengan baik.
Pun, TGB hadir tidak hanya sebagai tokoh agama, juga mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Penilaian ini, kata Yusak, berangkat dari asumsi jika Partai NasDem keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Partai ini, memiliki tiga wakilnya di pos menteri.

Seandainya posisi ini kosong, maka bisa diberikan kepada Perindo untuk mengakomodasi parpol nonparlemen pendukung Pemerintah.

"Tiga pos menteri NasDem bisa dibagi rata untuk parpol pendukung Jokowi lainnya. Salah satunya bisa diberikan kepada Perindo untuk mengakomodasi parpol nonparlemen," katanya.
Bukan tanpa sebab jika Jokowi kemungkinan kembali memilih menteri dari kalangan partai politik. Pasalnya, sejak awal dibentuk, Kabinet Indonesia Maju memang terlihat bercorak party cabinet dengan komposisi anggota kabinet dari parpol lebih dominan ketimbang unsur profesional.

Sah-sah saja kalau kemudian jatah menteri hasil resfhuffle diberikan kepada kader parpol," katanya.

Yusak menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo memang melakukan reshuffle agar stabilitas pemerintahan bisa lebih terkonsolidasi untuk menuntaskan program-program Pak Jokowi.
Bacaannya, sejak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hubungan antara parpol pendukung Pemerintah terlihat kurang harmonis.

"Hal ini dipicu oleh sikap politik NasDem yang memilih mengusung Anies Baswedan yang dianggap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo," katanya.
Yusak menilai, meskipun penggantian menteri idealnya didasarkan pada evaluasi kinerja, namun Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menterinya jika dianggap tidak sejalan lagi.

"NasDem sebaiknya memang harus keluar kabinet agar koalisi perubahan yang digaungkan NasDem, PKS dan Demokrat dalam mengusung Anies menjadi lebih jelas warna politiknya. Agak aneh kalau NasDem mendeclare Anies sebagai Capres perubahan kalau masih menjadi bagian dari Pemerintahan sekarang," pungkasnya.
Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet kembali muncul setelah Presiden Jokowi melempar sinyal akan adanya perombakan susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. "Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).
Sekadar latar, selama masa Pemerintahannya sebagai Presiden RI, Joko Widodo sudah melakukan beberapa kali reshuffle kabinet. Terakhir dilakukan pada 15 Juni 2022 lalu saat Presiden Jokowi mengganti dua menterinya, dan mengangkat 3 wakil menteri. rm.id