Bawa Oleh-oleh Buat Bangun IKN

JEPANG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membawa banyak oleh-oleh dari hasil kunjungan kerjanya ke Jepang pada 13-14 Februari. Salah satunya, menarik minat investor Negeri Sakura menanamkan modalnya di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selama dua hari di Jepang, Sri Mulyani telah bertemu dengan sejumlah pihak. Sebut saja, Federasi Bisnis Jepang Keidan­ren, Chairman of the Board Mit­subishi Corp Takehiko Kakiuchi, Presiden Japan International Co­operation Agency (JICA) Tanaka Akihiko. Termasuk pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang Shun’ichi Suzuki.

“Mereka tertarik pada pembangunan IKN, bagaimana skenario dan kemajuannya. Terutama policy -nya,” ungkap Ani-sapaan akrab Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, kemarin.

Berita Terkait : Dukung IKN, Kadin Kukar Yakin Investor Asing Kian Lirik Indonesia

Para investor, kata dia, tertarik bagaimana keterbukaan Indo­nesia terhadap peranan private sector dan internasional dalam pembangunan IKN.

Dia memastikan kepada para investor, pembangunan jangka panjang IKN sesuai undang-undang. Berbagai insentif pun telah disiapkan.

Selain bicara investasi di IKN, Sri Mulyani mengatakan, Jepang juga tertarik berinvestasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini dikaitkan dengan komitmen zero emission dari sisi karbon.

Terakhir, para investor Jepang juga tertarik dengan transfor­masi keuangan dan teknologi digital di Indonesia. Utamanya yang bergerak di sektor financial technology (fintech).

Sri Mulyani mengakui, Negeri Sakura punya peran penting di Indonesia. Jepang melalui Ja­pan International Cooperation Agency (JICA) sampai saat ini telah membantu pembiayaan sekitar 551 miliar yen atau setara lebih Rp 63 triliun.

“Pembiayaan Jepang di Indo­nesia yang bersifat proyek dengan portofolio sangat signifikan ada di bidang infrastruktur,” ujarnya.

Sri Mulyani merinci por­tofolio pembiayaan tersebut, meliputi proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebe­sar 227 miliar yen atau Rp 26,02 triliun, dan proyek perumahan publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 204 miliar yen atau Rp 23,38 triliun.

Kemudian, proyek di Ke­menterian Pendidikan dan Ke­budayaan 8 miliar yen atau Rp 916,89 miliar, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina mendapatkan penerusan pinjaman untuk tiga proyek dengan komitmen sebesar 55 miliar yen, atau Rp 6,3 triliun. Serta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas senilai 7 miliar yen atau Rp 802,28 miliar.

Duta Besar Indonesia un­tuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Hayasi Yoshima akan bertemu untuk memba­has kerja sama kedua negara. Salah satunya soal pembangunan IKN.

“Pada 24 Februari ini, terkait IKN akan ada pertemuan mem­bahas konsep teknokratik IKN dilihat dari sudut pandang kota hutan,” ujar Dubes Heri.

Kemudian, pada 26 Februari, akan diadakan forum bisnis dengan topik IKN bersama JICAdan para investor lainnya dari Jepang.

Menurutnya, forum itu ber­tujuan untuk menjelaskan soal pembangunan IKN beserta selu­ruh fasilitas dan insentif kepada investor.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, investasi Jepang memiliki historis yang panjang dengan Indonesia.

Menurutnya, Jepang telah mulai berinvestasi sejak era Orde Baru, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan otomotif, jauh sebelum negara-negara lain berinvestasi.

Bhima melihat, kualitas in­vestasi Jepang lebih baik dari­pada China.

“Dari kualitas fisik, trans­fer skill dan knowledge, kalau investasi China masih ada un­skilled labor, tenaga kerja yang skill-nya rendah dipaksa masuk. Kalau Jepang, lebih menghargai sumber daya manusia lokal,” tuturnya. rm.id