Bersih-bersih Kemenkeu Tugas Berat, Usulan Copot Sri Mulyani Tidak Tepat

JAKARTA - Wakil Sekretaris KNPI DKI Jakarta Ferdio Simanjuntak mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membersihkan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari tangan-tangan kotor para oknum pegawainya.

Diketahui, Kemenkeu saat ini mendapat sorotan tajam masyarakat usai viral kasus penganiayaan yang melibatkan anak dari eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo.

Kasus penganiayaan yang dilakukan putra RAT tersebut membuka kotak pandora di balik kekayaan tak wajar dan hobi pamer harta atau flexing sejumlah pejabat pajak.

"Jika insiden itu tidak pernah terjadi, mungkin sampai langit runtuh pun kekayaan tak wajar sejumlah pegawai Kemenkeu seperti RAT, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono, tak akan pernah mendapatkan perhatian publik seluas ini," ujar Ferdio dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/3).

"Saya melihat ini adalah berkah yang menyakitkan, tapi setidaknya dari titik inilah kita bisa belajar bahwa sebaik apa pun ibu Sri bekerja, masih ada yang tidak sempurna," imbuhnya.

Ferdio turut menyoroti berbagai isu yang menghantam Kemenkeu setelah viral kasus penganiayaan tersebut. Mulai dari seruan boikot bayar pajak, seruan untuk mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan, hingga transaksi mencurigakan (TKM) Rp 349 triliun.

Menurutnya, seruan boikot bayar pajak bukanlah hal yang tepat untuk disampaikan saat ini.

"Kalau seruan boikot bayar pajak terealisasi, tentu itu akan merugikan kita sendiri. Ada banyak problem sosial yang akan terjadi bila seruan ini menjadi kenyataan. Dan lagi, poros keberlangsungan kehidupan kita bernegara adalah penerimaan negara itu sendiri," ingat Ferdio.

Kemudian, seruan agar Sri Mulyani dicopot dari posisi Menkeu, dianggap Ferdio tidak tepat. Baginya, Sri Mulyani masihlah sosok yang tepat untuk menakhodai Kemenkeu.

"Saya menilai sosok Sri Mulyani masih tepat memimpin Kemenkeu, yang ternyata ada begitu banyak kebobrokan di sana. Bila bukan Ibu Sri, memangnya siapa yang bisa memimpin Kemenkeu saat ini?” tanya dia.

"Kita lihat, di tengah situasi ini Sri Mulyani tetap bekerja profesional dan berusaha menuntaskan segala persoalan sembari membersihkan Kemenkeu. Ini tugas berat, lebih baik berikan Bu Sri waktu untuk menyelesaikan ini semua," sambung Ferdio.

Sedangkan soal TKM di Kemenkeu yang dua pekan terakhir menyita perhatian publik Tanah Air, kini menjadi lebih jelas usai Menkopolhukam Mahfud MD dan Sri Mulyani memberikan keterangan resmi, Senin (20/3) kemarin.

Ferdio menyatakan, Mahfud sudah meluruskan bahwa transaksi janggal yang diduga pencucian uang itu tidak semuanya melibatkan pegawai Kemenkeu, melainkan perusahaan, persero, dan badan.

"Ini satu langkah yang baik setelah sebelumnya informasi terkait transaksi janggal itu tidak jelas dan hanya menyudutkan Kemenkeu," ucap Ferdio.

Dia mengutarakan, seharusnya, sebelum informasi terkait transaksi janggal itu disebarkan kepada publik Mahfud dan Sri Mulyani duduk bersama seperti ini.

"Pembelajarannya, kalau perspektif informasi publik, segala isu itu dipetakan betul, dikroscek, sampai ada keputusan kelembagaan, validitas. Setidaknya sampai lembaga yakin ini informasi yang benar, baru diomongkan. Jadi jangan berwacana yang malah membuat publik geger," saran Ferdio.