Hasil Survei Mayoritas, Puas Kerja Jokowi

JAKARTA - Kinerja Presiden Jokowi di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini tetap mendapat apresiasi publik. Buktinya, dalam survei terbaru yang dilakukan lembaga kredibel, Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi.

Survei ini dilakukan pada 16-24 Juni 2022. Responden yang disurvei sebanyak 1.200 orang, dengan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki toleransi kesalahan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, sebanyak 67,5 persen responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi. Angka ini naik dibanding hasil survei pada April 2022. Saat itu, yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi ada di angka 59,9 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, merinci masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi. Sebanyak 57,8 persen mengaku cukup puas dan 9,7 persen mengaku sangat puas. Di luar itu, 25,8 persen responden menyatakan kurang puas, 4,4 persen tidak puas sama sekali, dan 2,2 persen tidak menjawab.

Kenapa mayoritas puas? Kata Burhan, karena Jokowi gemar memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan kerap membangun infrastruktur. "Kinerjanya sudah bagus, orangnya merakyat, orangnya baik,” terang Burhan, dalam rilis survei dengan "Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi", yang dilakukan secara virtual, kemarin.

Namun, Burhan mengingatkan agar Pemerintah lebih baik lagi dalam menyalurkan bantuan. Sebab, sebagian publik yang menyatakan tidak puas beralasan, bantuan yang diberikan Pemerintah tidak merata.

"Jadi, hati-hati. Apalagi ke depan kalau misalnya ada rencana memberikan bantuan sosial lalu diterima oleh mereka yang tidak berhak, itu akan memicu ketidakpuasan buat masyarakat yang tidak menerimanya. Apalagi jika mereka merasa berhak untuk menerima bansos,” pesan Burhan.

Burhan menambahkan, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi terjadi setelah mengalami penurunan 5-6 kali berturut-turut. Bahkan, saat turun, kepuasan terhadap Jokowi sempat berada di bawah 60 persen. “Jadi, batas ambang psikologis approval rate-nya adalah tidak boleh di bawah 50 persen. Ini sepertinya ada kabar baik, tren kepuasan terhadap kinerja presiden itu meningkat,” tuturnya.

Survei tersebut juga memotret kondisi politik, keamanan, dan hukum di dalam negeri. Yang memandang politik cenderung baik sebanyak 31 persen, yang menilai sedang ada 41,5 persen. Sedangkan yang memandang buruk ada 17,2 persen dan sangat buruk 2,0 persen.

Yang menyatakan situasi keamanan sangat baik ada 2,6 persen dan yang menilai baik 58,7 persen. Sedangkan yang menilai sedang 27,7 persen, buruk 9,3 persen, dan sangat buruk hanya 0,7 persen.

Lalu, yang menyatakan kondisi hukum di Tanah Air sangat baik sebanyak 1,7 persen dan baik 44,1 persen. Sedangkan yang menganggap biasa-biasa saja 30,4 persen, buruk 18,4 persen, dan sangat buruk 2,3 persen.Menko Polhukam Mahfud MD terlihat sangat senang dengan hasil survei ini. Dia pun memuji-muji kredibilitas Indikator Politik Indonesia. "Pemerintah selalu menjadikan survei oleh lembaga-lembaga yang kredibel (sebagai acuan). Ini adalah cermin yang sesungguhnya dari kepercayaan publik atas kinerja pemerintah," ujar Mahfud.
 
Mahfud melanjutkan, survei dihasilkan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Menggunakan data acuan hasil survei lebih baik ketimbang melihat riak-riak yang ada di media sosial. “Di medsos kan kayak seram sekali dan Pemerintah seperti kayak runtuh. Tapi, ada survei baik-baik saja. Kesan-kesan kegagalan itu ditiupkan oleh medsos yang sangat brutal," ucap eks Ketua MK ini.

Dia melanjutkan, para pemilik lembaga survei sering diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi terkait dengan hasil survei yang mereka rilis. Tujuannya, untuk menentukan langkah yang tepat untuk menjawab berbagai persepsi publik terhadap pemerintah.

Misalnya, hasil survei April 2022 yang menunjukkan tren negatif persepsi publik terhadap pemerintah. Kata Mahfud, hal itu terjadi karena saat itu terdapat berbagai gejolak yang tak bisa dipungkiri. Seperti kelangkaan minyak goreng dan isu penundaan pemilu yang membuat citra Pemerintah agak buruk.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga senang dengan hasil survei ini. Dia menyatakan, upaya pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi sudah membuahkan hasil. Berdasarkan survei Indikator Politik, 40,5 persen responden melihat ekonomi rumah tangganya lebih baik atau jauh lebih baik pada Juni 2022 ketimbang kondisi ekonominya di tahun lalu selama pandemi berlangsung.

"Pemerintah dalam menjalankan kenegaraan itu memakai sistem rem dan gas, khususnya dalam masa pandemi. Ekonomi kita yang tidak terlalu baik, tetapi tidak jelek-jelek banget. Itu tercermin juga dari ekonomi rumah tangga," kata Bahlil.

Menurutnya, agar ekonomi membaik, masyarakat harus memiliki kepastian pendapatan karena ekonomi rumah tangga itu meningkat jika ada daya beli. Sementara, pendapatan baru ada ketika masyarakat memiliki pekerjaan. Sebab itu, Pemerintah fokus membuka lapangan pekerjaan. Caranya, melalui investasi hingga ke sektor UMKM.

Bahlil menambahkan, upaya kedua adalah menggenjot Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR di tahun ini mencapai Rp 300 triliun ditujukan kepada masyarakat menengah bawah. Implikasinya, ekonomi yang lemah saat ini perlahan mulai bangkit. Lalu upaya ketiga adalah konsistensi Jokowi mendorong investasi besar yang berdampak pada nilai tambah, terutama hilirisasi.

Bahlil menilai, kondisi ekonomi ini tidak terlepas dari stabilitas politik dan keamanan. "Jujur, tidak akan ada investasi yang masuk ke republik ini kalau ada keraguan dua hal itu. Satu alasan stabilitas, kedua persoalan hukum. Tidak akan mungkin," cetusnya.