Saran Buat Demokrat Dan AHY

JAKARTA - Partai Demokrat merasa dikhianati Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan dalam pidato panjang lebarnya menyebut istilah "pengkhianatan". Sebab, Anies lebih memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Mungkinkah "drama" ini bisa mengulang suksesnya SBY dulu yang naik pamornya karena "dipersekusi" akhir era Presiden Megawati Soekarnoputri? Bisakah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan struktur partainya mengkapitalisasi momentum ini?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengingatkan, AHY dan Demokrat tak perlu larut dalam emosi. Sebab, dalam konteks dinamika koalisi seperti yang saat ini terjadi, perubahan sikap antar partai adalah hal lumrah. "Apalagi masa pendaftaran ke KPU masih lama ya. Masih ada waktu untuk konsolidasi ketimbang larut dalam emosi," pesan Agung kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup) kemarin.

Diingatkan, untuk membuat drama Cawapres ini klimaks atau memberi insentif elektoral sebagaimana kisah SBY di masa lalu, masih jauh panggang dari api. Menimbang realitas politik yang hari ini terjadi sifatnya lebih kepada arahan institusional ketimbang sentimen personal. "Kalau dulu, Pak SBY sentimen­nya personal. Yang sekarang, amat jauh berbeda. Tak ada un­tungnya terus mengkapitalisasi drama ini," ingatnya.

Alih-alih mau dapat insentif elektoral, Demokrat dan AHY malah nampak kebingungan. Akan berlabuh ke poros mana. Mengingat, saat ini koalisi sudah cukup semua. Artinya, daya ta­war Demokrat justru akan turun.

Ketimbang larut dalam situasi emosional, lebih baik segera bergerak untuk mengamankan suara maupun agenda-agenda strategis elektoral lainnya. Sehingga pada pemilu 2024, Demokrat bisa meningkatkan kursinya di DPR.

Saran saya, pilihan bersama Prabowo dengan koalisinya lebih layak dipertimbangkan. Mengingat ada hambatan his­toris jika bergabung dengan poros koalisi Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangannya," pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) yang juga koordinator Relawan Kuning, Ijo dan Biru (KIB) Habil Marati meminta SBY men­cabut label pengkhianat kepada Anies. Ucapan itu, dinilai emo­sional dan tidak bijak. Semua ini karena tidak pandai melobi partai koalisi sehingga AHY tidak diterima mitra mereka.

"Anies tidak punya kekuasaan memaksa Partai NasDem dan PKS untuk menerima AHY sebagai Cawapresnya. Lalu di mana letak pengkhianatan yang telah dilakukan Anies terhadap SBY, Partai Demokrat maupun AHY?" kata Habil dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Imin Masih Dikasih Angin Surga

Mantan Bendahara Umum DPP PPP itu menilai, justru jika memaksakan AHY jadi Cawapres, maka pencapresan Anies bisa buyar. Sebab NasDem dan PKS belum sepakat. "Kegagalan dalam proses politik adalah biasa. Tapi, keluar dari barisan koalisi akan kehilangan kepercayaan dan integritas," tu­turnya.

Sementara menyikapi dinamika yang berkembang, AHY berencana mengumpulkan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat seluruh Indonesia, serta menyampaikan sikap partai pada Senin (4/8).

"Mungkin Senin siang, tetapi saya koordinasikan dahulu. Diharapkan Ketua DPD se-Indonesia bisa hadir di Jakarta untuk mendengar situasi ter­kini dan langkah yang akan diputuskan mengenai target dan timeline ke depan, agar bisa menjadi tonggak dan lompatan pasti bagi kita," ungkap Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan, kemarin.

Herman menjelaskan, AHY tidak secara langsung tampil ke publik usai Anies meminang Cak Imin, karena menjaga agar suasana tidak semakin keruh. "Sebab, kalau seorang ketua umum salah omong, kan nanti malah membuat gaduh dan seolah-olah kami mempunyai kepentingan partisan. Ini bahaya untuk internal dan Indonesia secara umum. Jadi sedang ditata betul," pungkas Herman.