Gus Yahya Hebohkan NU

JAKARTA - Internal Nahdlatul Ulama (NU) sedang heboh. Penyebabnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mencopot kiai sepuh KH Marzuki Mustamar dari posisi Ketua PWNU Jawa Timur dan mencutikan kiai muda Savic Ali dari kepengurusan PBNU.

Pencopotan Kiai Marzuki dari kursi Ketua PWNU Jawa Timur dilakukan pada 16 Desember 2023. Pemberhentiannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023. 

Dalam surat pemberhentian, Kiai Marzuki dicopot atas evaluasi terhadap tindakan dan pernyataannya. Surat itu diteken Gus Yahya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Rais Aam KH Miftachul Akhyar, dan Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori.

Sebelum itu, PBNU juga mencutikan Savic Ali dari PBNU. Keputusan tersebut disampaikan langsung Gus Yahya saat membuka Muktamar Pemikiran NU 2023, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (1/12/2023). 

Dalam sambutannya, Gus Yahya mengaku dalam posisi dilematis untuk menjaga independensi NU dalam menghadapi Pemilu 2024. Namun, agenda PBNU kerap menghadirkan anggota yang terlibat dalam kontestasi. Dia tak ingin percakapan publik hanya diisi materi soal kampanye saja.

Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini lantas menyinggung Savic Ali yang hadir sebagai pembicara. Dia menegaskan, sudah mencutikan secara paksa Savic Ali dari PBNU karena menjadi tim Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Lantaran kabar tersebut tidak disampaikan dengan baik, banyak kalangan Nahdliyin yang bertanya-tanya alasan di balik keputusan tersebut. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi pun buka suara dan memberikan penjelasan. 

Gus Fahrur menyatakan, Kiai Marzuki sudah tiga kali mendapat Surat Peringatan (SP) dari PBNU sebelum dicopot dari Ketua PWNU Jawa Timur. Namun, Gus Fahrur tak menyebutkan perbuatan yang membuat Kiai Marzuki sehingga mendapat SP.

"Yang jelas, ini internal. Ada hal-hal yang dinilai melanggar, sehingga diberi peringatan 3 kali dan kemudian terus dirapatkan Rais Syuriah PWNU Jatim untuk diberhentikan,” jelasnya, Jumat (29/12/2023).

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menerangkan, pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi. “Ini hal biasa. Soal internal organisasi,” terangnya.

Menurut Amin, karena bersifat biasa, pihak tak perlu membesar-besarkan masalah ini. “Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapa pun, apalagi yang tidak memahami masalahnya, tidak perlu ikut berkomentar,” pintahnya.

Dia menerangkan, pemberhentian Kiai Marzuki juga telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024. “Proses pemberhentian sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada,” kata dia. 

Soal cuti Savic Ali, sudah dibenarkan oleh yang bersangkutan. Savic mengaku mengambil cuti demi menjaga PBNU agar berdiri di atas semua golongan. Dia menerangkan, pengurus PBNU tidak boleh merangkap menjadi pengurus harian partai politik.

“Jadi harus mundur salah satu. Jika tidak mundur dari pengurus harian partai politik maka akan diberhentikan dari kepengurusan NU,” kata Savic, di akun media sosial X pribadinya, @savicali.

Pencopotan Kiai Marzuki sempat mendapat respons negatif dari Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Imin ini curiga, pemberhentian memiliki unsur politik.

“Ya tentu saja ada (unsur politik), tapi masyarakat Nahdliyin akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang,” kata Imin, di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (29/12/2023).

Imin mengaku heran, orang sehebat Kiai Marzuki diberhentikan. Ia pun menyindir, ada teori yang dia dengar bahwa setiap pendukung Anies-Muhaimin dari kalangan NU bakal divakumkan. 

Mendengar ini, mantan pengurus PBNU, Nusron Wahid. Selaku Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron mengaku dirinya juga dinonaktifkan dari PBNU. Jadi, bukan cuma yang mendukung Anies-Muhaimin yang dicopot.

Nusron yakin, keputusan internal NU dibuat bukan karena urusan politik. Oleh karena itu, Nusron mengajak semua pihak menghormati keputusan PBNU. 

Ia menyampaikan, yang menimbulkan kegaduhan bukan karena keputusan, tapi akibat penyampaian informasi yang kurang baik. “Kalau motif politik, saya yakin tidak. Terlalu berlebihan itu kalau dikait-kaitkan dengan politik Pilpres. Ini lebih karena cara komunikasi saja,” ucapnya, Jumat (29/12/2023).