Benyamin Paparkan Peran Pemerintah dalam Menjaga Kebhinekaan

SERPONG - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie memaparkan peran pemerintah daerah dalam menjaga kebhinekaan di tengah banyaknya perbedaan.

Hal tersebut Ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia di Kampus UNPAM Viktor, Serpong, Tangsel, Senin (20/5/2024). 

Pada kesempatan itu, Benyamin menyampaikan, perbedaan akan selalu ditemukan di tengah kehidupan masyarakat. 

"Contoh yang sederhana, adalah bagaimana kita melihat perbedaan di antara kita. Itulah indonesia, ada Papua, ada Kalimantan, ada Bahasa Padang, ada Bahasa Banten, ada Bahasa Jawa, banyak sekali macam-macam perbedaan tadi," ujar Benyamin. 

Namun sederet perbedaan itu, kata Benyamin, harus dileburkan menjadi satu kesatuan. 

"Diikat oleh satu ikatan yang sangat kuat bernama Pancasila. Nilai Pancasila ini dari sila pertama sampai kelima dengan seluruh nilainya adalah pedoman filosofis kita," terangnya. 

Benyamin mengatakan, hal serupa pun juga terjadi di Tangsel, sebagai kota termuda se-Provinsi Banten. 

Wilayah ini, lanjut Benyamin, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Tentunya dengan skala yang lebih kecil. 

"Tangsel adalah Indonesia dalam skala kecil. Di Tangsel hampir semua suku ada, semua agama ada di kita," paparnya. 

Oleh karenanya, Benyamin mengakui, terdapat sejumlah konflik yang pernah terjadi di wilayahnya ini. 

Ia mencontohkan, konflik yang belum lama terjadi ini. Antara mahasiswa dengan warga sekitar. 

Ia sangat menyayangkan, isu yang beredar atas konflik tersebut mengarah pada isu sara. Padahal semuanya itu tidak benar. 

"Di situ ada dua kejadian yang berbeda. Ada yang provokasi. Ada yang kebetulan bawa pisau. Tapi kemudian persoalan ini melebar. Saya mendapat teguran dari Kapolri. Seolah-olah hebohnya di Tangsel itu beribadah dilarang. Padahal tidak seperti itu kejadiannya. Tapi untuk meredam berita konflik yang besar tadi, maka hukum ditegakkan. Dari sisi mana? Membawa senjata tajam, dan mencoba melukai. Itu termasuk pidana, jadi bukan persoalan agamanya," terangnya. 

Belajar dari konflik tersebut, Benyamin mengatakan, peran pemerintah dalam menjaga kebhinekaan merupakan tugas utama. 

"Peran pemerintah daerah adalah dengan mendinamisasikan dan menghadirkan berbagai macam program yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kalau terjadi konflik, maka hukum yang akan menjawab konflik tadi," pungkasnya.