TangselCity

Ibadah Haji 2024

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Cak Imin Vs Yaqut Tarung Di Senayan, DPR Resmi Bentuk Pansus Haji

Oleh: Farhan
Rabu, 10 Juli 2024 | 08:17 WIB
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat sidak di Mekkah. Foto : Ist
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat sidak di Mekkah. Foto : Ist

JAKARTA - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji tak hanya dipandang sebagai urusan antara DPR versus Kementerian Agama. Namun, ada aroma pertarungan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Imin) sebagai Wakil Ketua DPR, yang menjadi motor Pansus, dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Pembentukan Pansus ini sudah disuarakan Imin sejak sekitar sebulan lalu. Sejak di Makkah, saat menjadi Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Imin sudah “teriak-teriak” mengenai pembentukan Pansus.

Pembentukan Pansus Haji ini diresmikan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Imin memimpin langsung Rapat Paripurna ini. Dia ditemani Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Sedangkan tiga pimpinan DPR lainnya, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Lodewijk F Paulus, tidak hadir dalam rapat tersebut.

Rapat Paripurna ini, dihadiri 132 orang anggota DPR. 161 orang anggota DPR mengajukan izin tidak bisa menghadiri rapat. Sisanya, tidak memberikan keterangan. Imin menganggap, jumlah tersebut sudah quorum.

Dalam Rapat Paripurna itu, usulan pembentukan Pansus Haji disampaikan anggota Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina. Salah satu yang dipermasalahkan adalah penggunaan 20.000 kuota tambahan yang dibagi dua untuk haji reguler dan haji khusus.

Imin menyetujui usulan itu. Lalu dibentuklah Pansus Haji dengan 30 anggota DPR lintas fraksi. Rinciannya: PDIP 7 orang, Golkar 4 orang, Gerindra 4 orang, PKB 3 orang, NasDem 3 orang, Demokrat 3 orang, PKS 3 orang, PAN 2 orang, dan PPP 1 orang.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" tanya Imin. Para peserta rapat menjawab setuju. Tok! Imin mengetokkam palu sidang, mengesahkan pembentukan Pansus Haji tersebut.

Menghadapi Pansus Haji DPR ini, Yaqut tak gentar. Dia menyatakan siap mengikuti prosesnya.

"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi kan. Jadi, kita ikuti saja," ujarnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Yaqut pun siap memberikan laporan penyelenggaraan haji ke Pansus. "Jadi, semua proses akan kita laporkan. Mulai dari persiapan, sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. Apa adanya," imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini Pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan pelayanan dalam operasional haji. Evaluasi akan dilakukan setelah masa operasional haji tuntas.

"Masa operasional haji sampai 23 Juli 2024. Jadi, masih berlangsung nih," tutur Menag.

Untuk penyelenggaraan haji, Yaqut menilai, telah berlangsung dengan lancar. "Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana sini, ya maklum namanya juga manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kurang sana sini dan itu yang harus dilakukan perbaikan perbaikan," kata ucapnya.

Golkar Tak Setuju Pansus

Ternyata, tidak semua fraksi di DPR setuju Pansus Haji. Golkar salah satunya. Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, secara institusi, fraksinya tidak setuju dengan Pansus Haji 2024. Sebab, masa kerja DPR periode ini sudah sangat sempit.

"Masa periode DPR sekarang ini kan akan berakhir pada akhir September 2024. Sehingga sulit rasanya Pansus Angket Haji ini akan mengusut permasalahan ibadah Haji 2024," ujar Ace, Selasa malam (9/7/2024).

Kendati demikian, dia mengakui, dalam catatannya banyak hal yang mesti diperbaiki dalam penyelenggaraan haji. Namun, tak perlu melalui Pansus. "Kami ingin hal tersebut dievaluasi pada Komisi VIII DPR sebagai mitra Kementerian Agama," ucapnya.

Mengenai sikap fraksi lain, Ace mengaku tidak tahu. "Silakan tanya ke fraksi lain. Sebab, tadi setiap fraksi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya di depan Rapat Paripurna," pungkasnya.

Jauh sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyatakan tidak setuju dengan Pansus Haji DPR. Ketua PBNU KH Akh Fahrur Rozi mengatakan, usulan Pansus Haji DPR sangat kental nuansa politiknya.

“Saya kira, Pansus Haji DPR hanya mengada-ada. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kan bisa secara langsung kepada Dirjen Haji dan Umrah, agar tidak ada kesan ini dipolitisir,” kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini.

Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang, ini mengatakan, Pansus Haji juga tidak akan efektif. Sebab, masa tugas anggota DPR periode ini tidak sedikit. Apalagi, saat ini juga menjelang pergantian Presiden.

“Mari kita bersama menjaga suasana agar tetap sejuk. Toh jemaah haji juga sudah pulang, tidak ada kendala. Jangan malah elite gaduh, agar transisi pemerintahan ini berjalan lancar,” imbau Gus Fahrur.

Gus Fahrur, kebetulan juga baru pulang dari haji, merasa bahwa pelaksanaan haji tahun ini sudah sangat baik. “Justru saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah berhasil menyelesaikan tugas pelayanan ibadah haji tahun ini dengan sangat baik dan petugas melayani sepenuh hati,” ujarnya.

Gus Fahrur telah berhaji lebih dari lima kali. Sepanjang pengalamannya, pelaksanaan haji tahun ini sudah sangat baik. Misalnya, tidak ada lagi kejadian tragedi Muzdalifah seperti tahun lalu.

Saat menjalankan ibadah haji, Gus Fahrur melihat pemondokan jemaah, tenda di Arafah, kemudian fasilitas di Muzdalifah dan Mina, dan layanan tim kesehatan haji di berbagai sektor. Dia menilai, semuanya sudah sangat baik. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menanggapi pembentukan Pansus Haji ini. Kata dia, secara objektif, Pansus ini untuk mengusut masalah penyelenggaraan ibadah haji. "Tapi, secara subjektif, bisa jadi ini ajang pertarungan antara Cak Imin dengan Gus Yaqut," ucapnya.

Seperti diketahui, sejak akhir 2022, hubungan Imin dan Yaqut memang memanas. Diawali dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), kemudian memuncak di Pilpres 2024.

Pada Muktamar NU, meski sama-sama PKB, Imin dan Yakut beda pilihan. Imin mendukung Said Aqil Siradj, sedangkan Yaqut mendukung Yahya Cholil Staquf yang merupakan kakaknya. Di Pilpres, Imin mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Anies Baswedan, sedangkan Yaqut condong ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selama ini, keduanya sering saling sindir dan saling serang.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo