PDIP Tidak Mungkin Dan Tidak Mau Bergabung Ke KIM

JAKARTA - PDI Perjuangan tidak mungkin dan tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini santer diwacanakan. Termasuk di Pilgub Jakarta. Partai berlambang kepala banteng ini tidak tergiur dengan koalisi gemuk partai politik.

“Sorry-lah yaw (untuk ber­gabung)” ujar Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, kemarin.

Dikatakan, PDIP belum se­luruhnya memastikan siapa ja­goan partai di Pilkada Serentak 2024. Termasuk, daerah strategis seperti Pilgub Jakarta. Menurutnya, partai memiliki pertimbangan dan mekanisme sendiri dalam strategi pemenangan.

Misalnya, di Jakarta, PDIP harus mencari partai jika ingin mengusung paslon di Pilgub Jakarta. Sebab, hanya punya 15 kursi di DPRD, sedangkan syarat mengusung calon sendiri adalah 22 kursi.

Soal koalisi, PDIP dipasti­kan tidak gentar dengan KIM. Termasuk jika diperluas menjadi KIM Plus. Komarudin, meya­kini tetap ada peluang dalam melakukan perjuangan politik. Termasuk, mencari koalisi di luar lingkaran KIM.

“Kita ini berjuang untuk re­publik, untuk demokrasi, untuk masa depan anak cucu. Begitu. Bukan berjuang buat keluar­ga, atau kroni-kroni. Undang-undang tidak kita tabrak untuk kepentingan kita. Kita nonsense-kan,” kelakarnya.

Terkait isu penjegalan Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta, PDIP memastikan tidak mau hal itu terjadi. “Kita ini kan peta­rung. Kita melakukan perlawa­nan ketika pertarungan itu tidak mencerminkan demokrasi,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sempat memberikan pendapat ihwal rumor diben­tuknya KIM Plus. Hal ini mem­buat, PDIP terancam di tinggal sendirian, oleh partai lain di Pilkada Serentak 2024. Meski begitu, Hasto memastikan par­tainya tidak akan gentar.

"Nggak ada upaya tinggal-meninggal, karena semua me­miliki basis dukungan rakyat," kata Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, sejumlah daerah sudah melakukan kerja sama politik berkoalisi di Pilkada. Baik di tingkat provinsi, kabu­paten maupun kota.

“Beberapa wilayah provinsi yang masuk kategori strategis, kan ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dihitung-hitung, yang harus dicermati," katanya. "Itu lah yang nanti akan jadi bagian dari solusi, untuk mencalonkan calon yang tidak hanya diterima parpol, tetapi juga memiliki dukungan akar rumput yang kuat," tambahnya.

Soal Pilkada, kata Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menugaskan tujuh orang kader senior untuk melakukan penjajakan pada Pilkada mendatang.

"Ibu Megawati Soekarnoputri menugaskan tujuh kader senior untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan partai politik lain," ungkap Hasto.