Hubungan Anies-PKS Tidak Mesra, Bantah-bantahan Pake Voice Note

JAKARTA - Hubungan Anies Baswedan dan PKS mulai tidak mesra setelah terancam pisah ranjang di Pilgub Jakarta. Anies dan PKS bantah-bantahan pake voice note soal dukungan di Pilkada.

Aksi saling bantah-bantahan tersebut muncul setelah Anies disebut PKS gagal memenuhi deadline pencarian mitra koalisi, yang mau mengusungnya bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Jakarta.

Bantahan pertama kali disampaikan Anies kepada Ketua DPW PKS Jakarta, Khoiruddin, lewat pesan suara atau voice note. Dalam rekaman berdurasi 9 menit 56 detik, Anies mengaku, kaget soal adanya deadline 40 hari yang diberikan PKS untuk mencari mitra koalisi.

"Saya kaget saja jubir-jubir PKS di media mengatakan 40 hari, deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain, mengapa kaget? Karena memang tak pernah dibahas," kata Anies, dalam rekaman suara itu.

Anies kemudian merunut kejadian di balik dukungan PKS terhadapnya di ajang Pilkada Jakarta. Mulanya, Anies mengaku bertemu dengan elite PKS pada 27 Juli 2024. Dalam pertemuan itu dirinya juga diagendakan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 28 Juli.

Pertemuan antara Anies dan Syaikhu pun terjadi. Mantan Gubernur Jakarta itu lalu menyampaikan, ditawarkan Syaikhu berpasangan dengan Sohibul, kalau mau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Syaikhu memberi deadline jawabannya sampai 4 Agustus 2024 untuk deklarasi pasangan Anies dan Iman alias AMAN.

"Kenapa tanggal 4? Karena tanggal 7 rencananya ada rapat DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) untuk memastikan pasangan AMAN ini sudah aman," ujar dia.

Kemudian, Anies mengaku, bertemu dengan Sohibul pada 30 Juli 2024 untuk membahas Pilkada Jakarta. Sehari berselang, Anies bertemu kembali dengan Syaikhu dan menyatakan siap berpasangan dengan Sohibul.

Setelah tawaran diterima, Anies mengatakan, Syaikhu menyambutnya dengan baik. Sembari menegaskan kepastian ini membuat mesin partai bisa mulai bergerak. "Jadi itu pembahasannya, sama sekali kami tak membahas soal 40 hari dan lain-lain," tegas Anies.

Meski telah mengantongi dukungan PKS, Anies tetap berusaha merayu partai politik lain untuk ikut mengusungnya bersama Sohibul di Jakarta. Namun, partai-partai yang ditemuinya tidak bisa langsung membuat kepastian. Lantaran masih menunggu momen yang tepat sambil membaca perkembangan situasi politik nasional.

"Dalam komunikasi dengan partai mana pun, Cawagub dari PKS. Kami siap-siap melangkah maju bersama," tegas Anies.

Mendapat bantahan soal deadline dari Anies, Khoirudin juga meresponsnya lewat voice note. Dalam pesan tersebut, Khoirudin menyampaikan ada sejumlah peristiwa yang membuat para juru bicara PKS menyimpulkan deadline pencarian dukungan dari partai lain jatuh pada 4 Agustus 2024.

Menurutnya, batas waktu itu telah dihitung sejak Syaikhu menetapkan Anies-Sohibul pada 20 Juni 2024. Di saat bersamaan, Syaikhu mengingatkan, PKS tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Maka dari itu, PKS meminta Anies untuk ikut memastikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem bisa membentuk koalisi penyokong Anies-Sohibul.

"Dari situ kami menyimpulkan bahwa Pak Anies sudah menerima keputusan PKS mencagubkan Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman sebagai cawagubnya,” ujar Khoirudin.

Khoiruddin menambahkan, pertemuan antara Anies dengan Syaikhu pada akhir Juli, tujuannya bukan meminta kepastian Anies mengenai kesiapannya berpasangan dengan Sohibul. Sebab, keputusan pasangan ini sudah lama diumumkan.

Maka dari itu, Khoirudin mengatakan, tenggat waktu 4 Agustus tentu bukan soal persetujuan Anies terhadap Sohibul sebagai calon wakil gubernur. “Melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain, seperti NasDem atau PKB,” pungkasnya.

Dalam voice note-nya, Khoirudin mengatakan, pernah menawari Anies untuk gabung menjadi kader dalam pencalonan di Pilgub Jakarta. Namun, Anies menyatakan, memilih netral tanpa dikaitkan dengan partai tertentu.

Untuk diketahui, pencalonan Anies di Pilkada Jakarta terancam gagal karena Partai NasDem, PKS, dan PKB melempar sinyal bakal menarik dukungannya. Sebab, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan itu sedang menjajaki kerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta.

Belakangan, PDIP mulai tertarik mengusung Anies. Bahkan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih berkomunikasi dengan Anies terkait Pilkada di Jakarta. “Kemarin Pak Anies misalnya datang ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Abah KH Syarif Hidayatullah, ya beliau juga mengkomunikasikan. Jadi ada proses spiritual juga," kata Hasto di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Hasto mengatakan, Pilkada adalah kedaulatan rakyat. Namun, dia juga mengaku, khawatir ada penjegalan terhadap calon-calon yang berpotensi memenangi pertarungan. "Sehingga ada yang tidak mau masuk ranah kontestasi yang sehat. Itu terjadi dan bisa dipandang dengan jelas oleh rakyat," tuntasnya.

Sementara itu, sampai sekarang PKB masih gamang dalam menentukan calon gubernur Jakarta yang bakal diusungnya. Apalagi, beberapa waktu lalu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sempat menemui Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

Mengenai hal ini, Waketum PKB, Jazilul Fawaid menepis, pihaknya menarik dukungan dari Anies di Pilgub Jakarta. "Bukan menarik dukungan, artinya usulan dari DPW PKB DKI belum mulus. Awalnya kan mulus sekali, ternyata cuaca menunjukkan perubahan," ujar Jazilul di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Ia mengatakan, urusan calon-calon kepala daerah bakal diumumkan sebelum muktamar PKB. Ia pun berharap, pengumuman dukungan itu dapat segera direkomendasikan dari DPP PKB agar peta koalisi di Jakarta dapat terlihat jelas. "Mudah-mudahan sebelum Muktamar DKI sudah putus," tuntasnya.