Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara Ke IKN, Jokowi Serahkan Ke Prabowo

JAKARTA - Presiden Jokowi tak tergesa-gesa memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Dengan masa tugasnya yang tinggal sedikit lagi, ditambah dengan kondisi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum sepenuhnya siap, Jokowi menyerahkan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota Negara, ke Prabowo Subianto, yang akan dilantik jadi Presiden pada 20 Oktober nanti.

Jokowi menerangkan, Keppres pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) belum dibuat. Alasannya, menunggu kesiapan IKN. Jokowi pun menilai, Keppres tersebut lebih tepat diteken Prabowo.

"Ya mestinya gitu. Presiden yang baru, Pak Prabowo," ujarnya, usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024, di kawasan IKN, Kaltim, Minggu (6/10/2024).

Kata Jokowi, pemindahan IKN tidak bisa terburu-buru. Harus ada kesiapan maksimal, mulai dari segi infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, kesiapan di IKN juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. Seperti kebutuhan logistik atau hiburan untuk masyarakat. "Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa?" ucap Kepala Negara.

Jokowi pun menekankan, IKN harus ramai, sehingga ekosistemnya terbangun. Dia melihat, kondisi di IKN saat ini sudah mulai ramai dengan adanya kafe. Dalam waktu dekat juga akan hadir Restoran atau Rumah Makan Padang.

Atas hal itu, sambung Jokowi, pemindahan Ibu Kota tak perlu dikejar-kejar. Dia pun menganalogikan pemindahan IKN ini dengan pemindahan rumah.

"Pindah rumah saja ruwet kayak gitu, ini memindah Ibu Kota. Jadi, jangan kejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan. Akhirnya nggak baik," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Prabowo belum berkomentar mengenai hal ini. Namun, Prabowo sudah berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN. Salah satu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Senin (12/8/2024).

Saat itu, Prabowo menegaskan, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan,” tutur Menteri Pertahanan ini.

Ia pun merasa bangga terhadap nuansa budaya yang kuat di IKN. Sebab itu, dia akan melanjutkan yang telah dibangun Jokowi. "Saya bertekad, juga untuk tegaskan di sini, bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat," janji Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurutnya, prioritas yang harus dibangun seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai forest city. Ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran.

Prabowo yakin, dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini. "Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi," ucapnya.

Saat ini, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, 3, dan 4 di IKN sudah hampir selesai. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Jokowi sebelum masa jabatannya selesai.

Progres terbarunya, rata-rata pembangunan Kantor Kemenko di IKN sudah sekitar 90 persen. Rinciannya, Kantor Kemenko 1 sudah 91,48 persen, Kantor Kemenko 3 sudah 92,73 persen, dan kantor Kemenko 4 sudah 90,35 persen.

Terkait investasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada Rp 58,4 triliun yang masuk ke IKN. Dana segar itu berasal dari delapan groundbreaking yang dilakukan di sejak tahun lalu.

"Yang ke-7 kemarin kan ada Rp 56 triliun kan. Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp 58,4 triliun," ujar Basuki, di Kawasan IKN, Minggu (6/10/2024).

Basuki menerangkan, akan ada lagi groundbreaking minggu depan. Namun, rencana itu belum final. "Mohon maaf kalau groundbreaking masih ada rencananya, tapi nanti tergantung kunjungan Bapak Presiden," pungkas Basuki.