APBN 2025 Tekor 600 T, Presiden Prabowo Siapkan Jurus Jitu

JAKARTA - Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menetapkan defisit pada level Rp 616,12 triliun. Sedangkan, pagu belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, Pemerintah biasanya menggunakan pembiayaan anggaran oleh APBN. Misalnya, menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Nasional (SBN), atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

Prabowo sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan anggota kabinetnya yang lain, untuk menyisir alokasi APBN dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia juga meminta para pembantunya untuk berhemat. Di antaranya, dengan tidak terlalu banyak melakukan kegiatan seremonial ataupun perjalanan ke luar negeri yang kurang penting.

“Kita harus beri contoh. Fokus kita pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding, belajar pramuka ke negara lain," tegas Prabowo, Saat Sidang Kabinet Paripurna Perdana, Rabu (23/10/2024). 

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Prabowo menugaskan Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu mengumpulkan penerimaan negara Rp 300-600 triliun per tahun.

"Caranya, pakai internet untuk pemantauan," katanya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Kata Hashim, sayang uang sebesar itu belum masuk APBN. Namun, adik Prabowo itu tidak menjelaskan secara rinci ihwal uang Rp 300-600 triliun dapat dari mana saja.

Dia juga mendengar Jaksa Agung akan menindak 300 lebih pengusaha nakal yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening Indonesia. Sudah terdeteksi, 25 pengusaha tak punya NPWP dan 15 pengusaha tak punya rekening bank di Indonesia. Ini sudah dilaporan ke Prabowo. 

“Yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dan dalam waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara. Dari pemilik kebun nakal ilegal," beber Hashim.

Sumber penerimaan lainnya akan berasal dari kredit karbon, sebesar 577 ton dengan harga 10 dolar AS per ton yang bisa ditawarkan kepada sejumlah negara berpenghasil emisi. Seperti, Qatar, Abu Dhabi, dan Arab Saudi.

Saya sudah cek ke Tommy Djiwandono, Wamenkeu, maaf keponakan saya. Dia sudah konfirmasi, itu belum dihitung di APBN. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp 90 triliun kurang lebih dana baru," katanya.

Ke depan, kata dia, Pemerintah berpotensi memiliki 600 juta ton kredit karbon yang bisa ditawarkan dalam beberapa bulan lagi. Diproyeksikan, pada kuartal II atau III tahun ini, Pemerintah akan bisa memperoleh pendapatan sekitar 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 190 triliun.

Dengan begitu, secara total, kata Hashim, potensi pendapatan negara dari sumber baru mencapai kurang lebih Rp 400 triliun. Dengan asumsi sekitar Rp 190 triliun hingga Rp 300 triliun berasal dari pengusaha nakal dan sekitar Rp 190 trilun dari kredit karbon.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta Prabowo mengelola APBN secara teliti. Kata dia, perencanaan dan penganggaran akan diarahkan ke beberapa hal, antara lain untuk menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional.

Saat ini, Kemenkeu bersama Bappenas tengah menyinkronkan perencanaan, penganggaran, serta pertanggungjawaban keuangan negara yang akan digunakan oleh 48 kementerian/lembaga dan lima badan baru.

Kemenkeu juga mulai melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.

"Kemenkeu akan terus mendukung seluruh program Kabinet Merah Putih, dengan mengutamakan sustainabilitas serta akuntabilitas dari tiap rupiah APBN yang dimanfaatkan," tegas Sri Mulyani.

Bagaimana tanggapan pakar? Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy menilai, arahan Prabowo sangat relevan. Karena dengan program yang dibawa, pemerintahannya membutuhkan banyak anggaran. Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan terkait kebocoran anggaran.

Justru ini merupakan kesempatan yang tepat agar apa yang sudah disampaikan Presiden Prabowo sebelumnya dijalankan atau dibuktikan oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkeu," ulasnya, tadi malam.

Soal apa yang disampaikan Hashim, Yusuf menyebut, di atas kertas tambahan dana itu akan menjadi solusi APBN yang tekor. Namun, upaya tersebut perlu melalui berbagai pertimbangan, salah satunya dampak terhadap stakeholders.

Misalnya, kebijakan tarif baru pajak pertambahan nilai. Jika dilakukan di momentum yang kurang tepat, maka upaya untuk menarik sumber penerimaan yang lebih besar justru akan berbalik arah, karena potensi terganggunya daya beli masyarakat dengan kebijakan tarif baru PPN.