Diungkap Mensos, Warga Kelas Menengah Butuh Bansos

JAKARTA - Fenomena kelas menengah yang turun kasta menjadi perhatian khusus Pemerintah. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap, kelas menengah membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Hal ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid.

Di awal rapat, Gus Ipul berbicara mengenai upaya Pemerintah menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan, dalam dua tahun ke depan, kemiskinan ekstrem bisa ditekan mencapai 0 persen. Sedangkan kemiskinan ditargetkan turun menjadi di bawah 6 persen dalam kurun waktu 5 tahun.

Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini berbicara mengenai tantangan dan isu strategis dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pertama, bansos yang tepat sasaran. Kedua, pemadanan data tunggal terpadu yang mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi di lapangan yang cukup dinamis. Ketiga, kecepatan, ketepatan dan feedback evaluasi penyaluran bantuan. Keempat, ketergantungan bansos.

“Belakangan kita lihat rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan, dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial,” paparnya.

Setelah itu, baru Gus Ipul berbicara mengenai kelas menengah yang turun kasta. Kata dia, kini kelas menengah tersebut menjadi kelompok yang rentan yang juga harus diperhatikan. Hal yang sama juga terhadap masyarakat korban bencana.

"Inilah ruang kerja Kementerian Sosial, menghadirkan kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas tahun 2045," terang Gus Ipul.

Kata Gus Ipul, perlindungan yang dimaksud melalui pendekatan holistik, yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal, yang mencakup berbagai aspek. "Seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan kemiskinan dan risiko sosial sepanjang kehidupan," tuturnya.

Agar penerima bansos nanti tepat sasaran, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat data tunggal terpadu.

Gus Ipul mengaku, data yang dimiliki Kemensos sudah dikirim ke BPS dan distandardisasi. Hasilnya nanti akan dikembalikan kepada Kemensos. “Alhamdulillah bisa cepat dilaksanakan atas arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih usul agar Kemensos memperkuat program pemberdayaan masyarakat dibandingkan menyalurkan bansos. Menurutnya, hal ini lebih efektif mengentaskan kemiskinan. Sebab, masyarakat diberdayakan untuk keluar dari garis kemiskinan. Bukan hanya menerima bantuan yang belum tentu dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomiannya.

"Kalau mungkin cara berpikirnya charity based (belas kasih), nanti akan seperti itu terus, ketergantungan terus-menerus. Saya kira diubah konsepnya menjadi pemberdayaan. Jangan dibagi-bagi saja," ucap Fikri.

Ia mencontohkan, meski telah diberikan bansos, masih banyak daerah yang belum mampu keluar dari jerat kemiskinan ekstrem. Seperti di Jawa Tengah, ada Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes. "Nah, Brebes itu menjadi paling tinggi," ungkapnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet justru menilai, inisiasi Gus Ipul itu sangat baik. Mengingat, selama ini kelompok menengah tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

"Di saat yang bersamaan, tekanan terhadap perubahan harga ataupun rendahnya kenaikan upah berdampak terhadap daya beli kelompok kelas ini," ulas Yusuf saat dihubungi, Selasa malam (12/11/2024).

Meski begitu, Yusuf mengingatkan bahwa penyaluran bansos merupakan kebijakan yang bersifat jangka pendek atau menengah. Karena itu, Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan jangka panjang. Di antaranya, tidak hanya menjaga daya beli kelompok kelas menengah, tetapi juga mendorong agar kelompok kelas menengah bisa naik menjadi kelompok pendapatan yang lebih tinggi.

Soal distribusi bansos, Yusuf percaya, karena Pemerintah memiliki pengalaman yang baik saat pandemi Covid-19. Dia justru menyoroti anggaran untuk bansos ini. Menurutnya, penyaluran bansos kepada kelas menengah harus bisa disesuaikan dengan penerimaan negara.

Untuk penyaluran, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, belanja bansos hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp 122 triliun. Angka ini meningkat 4,5 persen dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 116,8 triliun.

Meski relatif besar, jumlah bantuan bansos pada 2024 ini masih belum sebesar pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, belanja bansos mencapai Rp 170,9 triliun. Kemudian, pada 2021 sebesar Rp 131,5 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp 123,9 triliun.