Sekolah Swasta Gratis Di Jakarta Mulai Berlaku Tahun Ajaran 2025

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mengeksekusi program sekolah swasta gratis tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah mengetuk palu alokasi anggaran untuk program tersebut.

Ketua DPRD Provinsi DKI Ja­karta, Khoirudin menyampaikan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disahkan, Kamis (28/11/2024), alokasi anggaran untuk sekolah negeri dan swasta gratis Rp 2,3 triliun. Saat ini, kata dia, yang ditunggu masyarakat ialah regu­lasi tentang pelaksanaan sekolah gratis, baik swasta dan negeri.

"Yang perlu waktu adalah persiapan regulasinya. Dananya sudah siap. Kita sudah sepakat sesama eksekutif juga nggak ada masalah," ujar Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, diku­tip Minggu (1/12/2024).

Politisi PKS ini menambah­kan, perumusan regulasi dari kebijakan sekolah swasta hingga negeri gratis diproyeksikan tidak akan lama. Menurutntya, ekse­kutif dan DPRD cukup mere­visi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, agar pro­gram sekolah swasta gratis memilik dasar hukum yang kuat.

"Tujuannya, kualitas pendi­dikan di DKI Jakarta memiliki kualitas yang sama, baik negeri maupun swasta. Mudah mu­dahan regulasinya bisa cepat selesai, sehingga Juli 2025 bisa dilaksanakan," harap Khoirudin.

Dia juga memastikan, pro­gram Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengakomodir tambahan biaya sekolah. Seperti seragam seko­lah, sepatu, topi, dan peralatan sekolah lainnya.

"Sebenarnya, komponen KJP itu untuk biaya sekolah. Seka­rang sekolahnya udah gratis. Jadi, KJP hanya untuk beli sepa­tu, kaos kaki, celana, baju, topi, dasi dan perlengkapan sekolah lainnya," pungkas Khoirudin.

Sementara itu, Pelaksana Tu­gas (Plt) Kepala Dinas Pendidi­kan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, program sekolah swasta gratis tidak hanya bebas Sumbangan Pembinaan Pendi­dikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran, tapu juga kebutuhan peralatan peserta didik.

Kemudian, lanjut dia, biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian. "Selain itu pemenuhan dasar pendidikan untuk peserta didik berupa seragam, sepatu, tas, dan alat tulis yang diperlu­kan," imbuhnya.

Meski demikian, kata Pur­wosusilo, Pemerintah tidak akan menggratiskan semua sekolah swasta di Jakarta. Dia menjelas­kan sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasar­kan kualitas dan biaya. Tingkatan atau klaster dari sekolah-sekolah swasta dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 5.

Dia menuturkan sekolah swas­ta yang akan menjadi target pemerintah untuk program seko­lah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3. Sedangkan klaster 4 dan klaster 5, dinilai sebagai sekolah swasta elite ti­dak termasuk dalam program ini.

Purwosusilo menambahkan, dari sekolah swasta yang menjadi target, terdapat kriteria yang ha­rus dipenuhi untuk masuk dalam program sekolah gratis. "Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerja sama dengan pemerintah dalam program seko­lah gratis. Lalu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun terakhir tanpa terputus," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kese­jahteraan Rakyat (Korkesra), Cu­cun Ahmad Syamsurijal berharap, langkah yang dilakukan Pemprov DKI bisa ditiru oleh daerah lain. Politisi PKB itu menilai, program sekolah gratis adalah wujud ke­hadiran negara dan sesuai dengan amanat UUD 1945.

"Itu bentuk jehadiran negara. Saya sangat setuju kalau Pemda DKI menjadi rujukan semua Pemerintah Daerah, yang pu­nya tanggung jawab mandatory spending dari anggaran pendidi­kan 20 persen, itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Di media sosial X, program sekolah swasta gratis yang diga­gas Pemprov DKI menuai bera­gam komentar dari warganet. "Programnya ada, anggarannya ada. Tinggal Gubernurnya nih yang belum ada heheh," kelakar akun @Prambudi55434. "Siap-siap saja DKI bakal kebanjiran warga dadakan karena ada pro­gram sekolah swasta gratis," cuit akun @nabilaah_quuenza.

Sementara itu, akun @emmken­jeremy berharap, program sekolah gratis di Jakarta, baik swasta dan negeri, bisa diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kalau di Jakarta bisa, harusnya di IKN anak-anak ASN yang pin­dah juga dapat sekolah gratis. Ya lumayan seandanya ada yayasan swasta kayak Al Azhar di IKN, kan anak-anak bisa sekolah disana tanpa biaya," ucapnya.

Akun @murtalihanza me­minta Pemrob DKI tak hanya mengratiskan sekolah. Selain pendidikan, tolong transportasi umum bagi warga DKI juga di­gratiskan. Ini juga penting, Pak. Biar nggak macet," cuitnya.