Ibu Kota Negara Direncanakan Pindah Ke Kaltim Tahun 2029

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan dan merampungkan IKN di Kalimantan Timur. Namun, proses perpindahan dari Jakarta ke ibu kota baru, tak bisa dilakuan secara terburu-buru.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan, pemindahan ibu kota ke IKN, diiringi dengan semua kesiapan. Dengan begitu, IKN bisa menjalankan peran tata ruang kota, sebagai ibu kota politik.

“Presiden mengatakan, kepindahan pemerintahan ke IKN dilakukan setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan, seluruh proses pembangunan IKN terus berjalan, termasuk rencana dan proses pembangunan gedung-gedung yang merepresentasikan pakem politik trias politica. “Jika tidak ada kendala, tahun 2028, paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” jelas Hasan.

Terpisah, Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan, legislatif siap mengikuti kepindahan pemerintahan ke IKN, seperti yang direncanakan Pemerintah. “Sekarang, bolanya ada di Pemerintah,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan ini menambahkan, DPR siap menggunakan gedung atau berkantor di IKN, bila semua infrastrukturnya sudah rampung. “Intinya, kami siap saja,” ucap mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (Menpu), Dody Hanggodo menjelaskan, pengerjaan proyek pembanguann gedung legislatif dan yudikatif di IKN, akan dilakukan dengan sistem lelang. Pihaknya akan melakukan lelang pada tahun depan.

“Saat ini, prioritas utama pembangunan IKN adalah menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur eksekutif yang sudah berjalan. Di antaranya, Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko),” tuturnya.

Menurutnya, Kementerian PU berencana mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025, sebesar Rp 60,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan IKN, serta program pengembangan di Papua, termasuk pemekaran provinsi di wilayah tersebut.

Sekadar informasi, bulan Oktober lalu, Otorita IKN melaporkan perkembangan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU. Rinciannya, Istana Garuda mencapai progres 99,1 persen, Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 87,6 persen, kantor Sekretariat Presiden dengan progres 94 persen, dan kantor Sekretariat Negara mencapai progres 99,1 persen.

Wacana perpindahan ibu kota ke IKN juga ramai diperbincangkan netizen di media sosial X. Bahkan, sejumlah netizen mengaku sudah tidak sabar melihat perpindahan ibu kota ke IKN.

“Kapan sih pindahnya? Kok mundur-mundur terus. Itu kan kebijakan yang bagus, khusunya untuk upaya pemerataan pembangunan. Jangan terus-terusan terpusat di Jawa,” cuit akun @lululalala. “Sebagai istri ASN, saya mau kok ikut pindah ke IKN asal pendidikan anak terjamin dan ada sarana refreshing,” timpal akun @salsabilah18833.

Senada, akun @wastanideborah juga mendukung Pemerintah melanjutkan pembangunan IKN. “Proyek pembangunan IKN sudah jadi sorotan dunia. Please, jangan malu-maluin, apalagi sampai gagal pindah ke IKN,” imbuhnya.

Sementara itu, Akun @streetlawyers85 meyakini, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran pembangunan IKN. “Target Prabowo: gedung legislatif dan yudikatif, selesai dalam 4 tahun ke depan. Kalau sudah perintah presiden, anggarannya pasti sudah ada dong,” cetusnya

Target silahkan dibuat. Tapi, yang harus dipahami bersama, hingga saat ini Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Nanti setelah IKN rampung, pasti pindah ke IKN. Ini bukan hal yang membingungkan,” tutur akun @mastarjou.