Jokowi Diminta Turun Gunung Damaikan Andika-Dudung

JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menyayangkan, disharmonisasi yang terjadi antara Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurrachman.

Kabar keretakan hubungan kedua jenderal itu terungkap saat rapat dengan Komisi I DPR, Senin (5/9). Kabar tersebut diungkap politisi PDIP Effendi Simbolon.

Anton meminta, Jenderal Andika transparan. Membebeberkan apa yang terjadi di tubuh TNI. Jangan hanya memberikan jawaban normatif.

"Pernyataan Andika yang mengaku apa yang dilakukan selama bertugas sudah sesuai tupoksi itu normatif. Harusnya kasih jawaban lugas menampik kabar tersebut," kata Anton, dalam keterangannya yang diterima wartawan, Selasa (6/9).

Diketahui, usai rapat dengan Komisi I, awak media sempat mengkonfirmasi keabsahan kabar disharmonisasi antara Panglima dan KSAD. Andika tidak membantah atau mengiyakan kabar tersebut. Dia cuma menjawab apa yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sepertinya memang benar hubungan dua elit TNI tersebut tidak sedang baik-baik saja," ujar Anton, berasumsi.

Padahal, menurut Pengamat Militer dan Pertahanan dari Universitas Paramadina itu, hubungan pasang surut antara pimpinan adalah hal wajar. Namun, jangan sampai berkepanjangan. 

"Dalam sebuah organisasi, termasuk institusi militer, keberadaan sebuah budaya politik merupakan hal biasa. Akan tetapi, tentunya, dalam kadar tertentu, hal tersebut dapat mengganggu performa institusi dalam menjalankan tupoksi dan mencapai tujuan yang ditetapkan," paparnya.

Lebih lanjut, budaya politik yang tidak sehat dapat menimbulkan dampak destruktif bagi organisasi militer. Selain terganggunya target dan sasaran strategis militer, friksi politik di antara jenderal dapat mengganggu profesionalitas dan soliditas di tubuh TNI.

"Jika kabar disharmonisasi ini dibiarkan, maka dapat menurunkan moral prajurit. Apalagi, para jenderal yang berselisih memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam institusi TNI," cetusnya.

Karenanya, Presiden Jokowi perlu turun gunung. Dia bilang, penting bagi Kepala Negara untuk menengahi serta memastikan Andika dan Dudung dapat saling bekerja sama. "Pembiaran atas kabar disharmoni ini justru akan mengganggu penuntasan rencana dan target Pemerintah terkait sektor pertahanan," jelas dia. 

Menurut dia, publik berharap para pimpinan TNI tidak lagi mempertontonkan sikap kurang mampu bekerja sama satu sama lain, yang justru dapat menimbulkan kegaduhan tidak perlu. Mempertahankan sikap yang mengedepankan ego politik hanyalah akan menggerus tingkat kepercayaan publik pada TNI.

“Dan pada akhirnya, yang merugi dan dikorbankan adalah citra institusi TNI," terang Anton.