Sarana Dan Prasarana Di IKN Untuk ASN Bisa Digunakan Tahun Ini

IKN - Pembangunan Ibu Kota Nu­santara (IKN) di Kalimantan Timur, terus mengalami kemajuan. Info terbaru, sarana dan prasarana untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah bisa digunakan tahun ini.

 

Kabar ini diungkapkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Menurut Basuki, IKN sudah siap menyambut perpindahan ASN.

 

"Kami pastikan sarana-prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan tahun ini," kata Basuki, di Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (7/1/2025).

 

Basuki menjelaskan, berbagai sarana dan prasarana yang sudah siap untuk digunakan. Mulai dari hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN. Dengan kondisi ini, Basuki memastikan ASN sudah bisa beker­ja tahun ini.

 

Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara," cetus mantan menteri PUPR itu.

 

Karena fasilitas sudah siap, Ba­suki menyebut, pemindahan ASN ke IKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Apalagi, beberapa bangunan yang menjadi prioritas Pemerintah juga sudah rampung. ­

 

"Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai," ungkap Basuki.

 

Lebih lanjut, Basuki menyebut infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya, ditar­get rampung pada 2028. Bukan hanya kesiapan fasilitas, OIKN juga memper­siapkan sistem ketahanan pangan yang solid. Sistem ini dirancang melalui skema kerja sama dengan sejumlah dis­tributor pangan yang berada di Kaltim.

 

Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono mengatakan, kebutuhan pangan ASN yang direncanakan mulai pindah ke IKN pada April 2025, telah diantisipasi dengan berbagai upaya. OIKN bekerja sama dengan beberapa pihak strategis seperti para distributor pangan. Di antaranya Bulog, J-Food, serta badan usaha milik OIKN sendiri.

 

Langkah ini diambil untuk memas­tikan tidak ada kekurangan pasokan pangan bagi penduduk IKN, khusus­nya ASN dan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan. Kata dia, sejak dimulainya proyek pembangun­an IKN, kebutuhan pangan di wilayah tersebut mengalami peningkatan sig­nifikan. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan 26 ribu pekerja kon­struksi yang membutuhkan pemenu­han logistik pangan sehari-hari.

 

Meski demikian, Kaltim masih mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebu­tuhan produk hortikultura dan hasil peternakan, seperti sapi dan kambing. Ke depan, OIKN berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung ke­mandirian pangan IKN.

 

"OIKN tidak hanya berfokus pa­da pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek, tetapi juga berusaha membangun sistem ketahanan pangan jangka panjang," tegasnya.

 

Dengan memanfaatkan potensi lokal Kaltim, Lenggono berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan mendu­kung pertumbuhan sektor agribisnis setempat.

 

Kesiapan logistik dan distribusi pangan ini menjadi salah satu kunci sukses dalam mendukung kelancaran transisi ASN ke IKN, sekaligus men­ciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh penduduk di ibu kota baru tersebut," katanya.

 

Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta OIKN menerapkan target pencapaian yang terukur, supaya me­nyelesaikan berbagai dampak pem­bangunan yang terjadi. Sebab, alokasi APBN 2025 untuk IKN masih Rp 6,3 triliun dari rancangan anggaran Rp 400,3 triliun.

 

Indra juga menyoroti target yang dicanangkan Basuki. Sebab, tidak ada beban bagi Presiden Prabowo Subianto jika memang harus menunda perpindahan pemerintahan ke IKN dari jadwal yang sudah diutarakan.

 

Mengingat, infrastruktur gedung yang berperan sebagai trias politika penting untuk terpenuhi. Kendati keti­ganya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, tetapi tetap terikat dalam suatu tata hubungan sesuai kewenangan dan batasan yang ditetap­kan UUD 1945.

 

Indra berharap, Basuki dapat menerjemahkan keinginan Presiden secara realistis dengan mengedepankan ka­jian mendalam yang melibatkan para ahli. "Perpindahan ke IKN bukan soal kecepatan, tapi kesiapan," pesannya.

 

Untuk diketahui, di akhir tahun 2024, progres pembangunan IKN tahap 1 mencapai 96 persen. Progres proyek Kantor Kementerian Koordina­tor (Kemenko) I mencapai 90 persen, Kemenko II 70 persen, Kemenko III 92 persen, dan Kemenko IV 95 persen.

 

Adapun progres proyek Kantor Ke­menterian Sekretariat Negara (Setneg) mencapai 96 persen, sedangkan Kan­tor Kementerian PU baru mencapai 38 persen. Selain itu, progres proyek Masjid Negara mencapai 40 persen, dan Kantor OIKN yang dijadwalkan selesai pada Februari 2025 sudah mencapai 75 persen. Sementara Istana Wakil Presiden baru 24 persen.

 

Per Jumat (20/12/2024), OIKN men­catat minat investor untuk berinvestasi di IKN mencapai Rp 1.042,21 triliun. Berdasarkan data yang terpampang dari laman investasi.ikn.go.id terdapat 531 surat minat investasi alias Letter of Intent (LoI) di IKN. Rinciannya 329 investor domestik, dan 202 inves­tor asing.

 

Dari 329 Lol yang masuk dari inves­tor dalam negeri potensi nilainya men­capai Rp 461,78 triliun. Sementara itu, dari 202 Lol investasi asing potensi nilainya mencapai Rp 461,78 triliun.

 

Bila ditelaah, nilai minat investasi asing paling banyak berasal dari China dengan 35 LoI dan potensinya menca­pai Rp 112,54 triliun. Lalu ada Singa­pura dengan 30 LoI dengan potensi Rp 5,92 triliun dan Malaysia dengan 26 LoI potensi Rp 74,45 triliun.

 

Selain itu, ada juga Korea Selatan dengan 18 LoI potensi sebesar Rp 98,49 triliun, Austria 3 LoI potensi Rp 18,98 triliun, Uni Emirate Arab (UEA) 5 LoI potensi Rp 3,3 triliun.

 

Tak hanya itu, dari dataran Uni Eropa hingga Brittania Raya seperti Belanda 3 LoI potensi Rp 100 miliar, Inggris 5 LoI potensi Rp 300 miliar, Perancis 3 Lol potensi Rp 2,75 triliun, Jerman 5 LoI potensi Rp 530 miliar dan Rusia 1 LoI potensi Rp 800 miliar.