Proyek Infrastruktur Tak Sekencang Dulu, Sebagian Anggarannya Untuk MBG

JAKARTA - Proyek pembangunan infrastruktur tak sekencang di era Pemerintahan Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto memilih menggeser sebagian anggaran proyek infrastruktur untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Dalam APBN 2025, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp 423 triliun. Sementara, Program MBG yang sudah dimulai sejak Senin (6/1/2025), mendapat anggaran Rp 71 triliun dan direncanakan ditambah lagi.

 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan, pengurangan anggaran infrastruktur ini adalah salah satu bentuk strategi pengelolaan APBN. APBN 2025 digunakan untuk program-program yang bersifat jangka panjang dan tidak bisa menerima dana dari jalur komersial. Seperti Program MBG dan ketahanan pangan yang menjadi tugas Pemerintah.

 

"(Proyek infrastruktur) strateginya akan ke sektor swasta, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” kata Thomas, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

 

Meski begitu, dia memastikan, pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut. Hanya saja, saat ini, anggaran akan beralih tumpuan ke swasta. "Infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti dinomorduakan,” ucap keponakan Presiden Prabowo itu.

 

Untuk Program MBG, terus ditingkatkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, anggaran Rp 71 triliun dalam APBN 2025 hanya cukup sampai Juni nanti. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN Perubahan nanti.

 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap dampak positif yang dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Bahkan sampai ke desa-desa. Luhut menyatakan, perputaran uang di desa berkat MBG bisa mencapai Rp 9 miliar per tahun. "Ekonomi jadi merata," ucapnya.

 

Luhut berpendapat, MBG sebagai bentuk nyata dari implementasi ekonomi Pancasila. Hal ini karena MBG mengakomodir berbagai komoditas yang dihasilkan desa, seperti ayam, telur, sayur-sayuran, dan beberapa bahan pokok lainnya.

 

Luhut menekankan, MBG merupakan langkah nyata penerapan konsep Ekonomi Pancasila yang diperkenalkan Profesor Mubyarto dari Universitas Gadjah Mada (UGM). "Sebenarnya tanpa kita sadari, kita mulai mengimplementasikan Ekonomi Pancasila. Jadi itu bagus, jadi bisa nanti mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga,” beber Luhut.

 

Program ini juga menghasilkan keceriaan anak-anak, terutama dari kalangan masyarakat kecil dan desa. "Lihat muka anak-anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan,” imbuhnya.

 

Karena itu, Luhut meminta jangan mudah mengkritik MBG. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu, kritik yang terlalu dini justru menunjukkan ketidaktahuan dengan esensi program ini.

 

Peneliti Indef Sugiyono Madelan menilai, pengalihan sebagian anggaran infrastruktur untuk MBG sudah tepat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang sebaiknya dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan swasta, asing, dan BUMN.

 

Sementara, MBG merupakan syarat membentuk sumber daya manusia berkualitas di masa depan. "Tanpa perbaikan gizi yang lebih berkualitas, maka masa depan pengelolaan sumber daya manusia di dalam negeri akan semakin banyak kurang bersaing dibandingkan sumber daya manusia yang bersumber dari luar negeri," ucapnya.