Geber Swasembada Pangan, Menteri Amran Tak Kenal Hari Libur

JAKARTA - Pemerintah tengah menggeber swasembada pangan. Untuk mewujudkan target ini, Pemerintah bekerja tak kenal libur. Di tanggal merah pun, mereka tetap kerja.

 

Hal ini ditunjukkan salah satunya oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, yang menggelar rapat, di Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025). Rapat juga dihadiri pimpinan wilayah Bulog.

 

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono datang paling awal dalam rapat ini. Ia menjelaskan, rapat membahas tentang penyerapan hasil panen dan stabilisasi harga pangan.

 

"Agendanya percepatan serapan gabah, supaya harga serapan gabah Bulog di level petani bisa sesuai target, minimal Rp 6.500," kata politisi Partai Gerindra ini.

 

Tak lama kemudian, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya tiba di Kementan. Bos Bulog yang baru dilantik Menteri BUMN Erick Thohir ini, langsung menghampiri Sudaryono dan berbincang santai.

 

Sudaryono lalu nyeletuk bahwa pejabat sudah tak kenal hari libur. "Sudah lupa hari, Pak," sahut Novi, menimpali kelakar Sudaryono.

 

tengah perbincangan keduanya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiba. Rapat kemudian dimulai.

 

Usai rapat, Amran mengatakan, Kementan dan Bulog sepakat, bekerja tak kenal libur, untuk menggeber swasembada pangan. Menurutnya, hal ini harus dilakukan sebagai komitmen mewujudkan ketahanan pangan.

 

"Kami ada konsensus kesepakatan dengan Bulog, tidak ada hari Minggu. Sabtu menjadi hari Senin dan Selasa. Nah itu cara kerja kita sampai swasembada pangan. Sekarang kita mau mulai, Sabtu, Minggu, tanggal merah kita cabut menjadi tanggal hitam," ucapnya.

 

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, Bulog dan seluruh pelaku penggilingan membeli gabah di tingkat petani dengan harga Rp 6.500 per kg. "Saya ulangi lagi, siapa saja yang membeli gabah petani itu mutlak harganya Rp 6.500, tanpa kecuali," tegasnya.

 

Dalam rapat itu, Amran menyampaikan Bulog harus menyerap 3 juta ton beras hingga April mendatang. Ia mengatakan, penyerapan beras dalam negeri ini penting dilakukan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri mengalami surplus dibandingkan tahun lalu.

 

Pada Januari, Februari, dan Maret 2025, ada 2,9 juta ton beras yang dihasilkan petani. "Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu, kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus," urai Amran.

 

Di kesempatan yang sama, Novi memastikan, yang telah disepakati dalam rapat akan dilaksanakan. Terkait dengan target penyerapan beras 3 juta ton hingga April 2025, Novi optimis target tersebut dapat tercapai.

 

Sebagai Direktur Utama Bulog yang baru, Novi diangkat Erick melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025, Jumat (7/2/2025). Kata Novi, Erick menugaskan dirinya untuk membantu mempercepat pencapaian swasembada pangan. "Tidak ada (tugas khusus), tapi kami harus mencapai target ke depan 3 juta ton beras," ungkapnya.

 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bulog akan bekerja sama dengan TNI dan Polri yang berada di wilayah-wilayah terkait dengan pengawasan dan penyalurannya. Tujuannya, agar program yang telah ditetapkan berjalan lancar dan tepat sasaran.

 

Hingga saat ini, Bulog telah menyerap 45 ribu ton beras dalam negeri. "Insya Allah tiga bulan ke depan target 3 juta ton, kita harus optimis bisa dapatkan," kata Novi.

 

Prabowo Keluarkan Inpres

Untuk mewujudkan swasembada pangan, Presiden Prabowo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Prabowo memberikan instruksi kepada tujuh menteri dalam Inpres yang diteken, Kamis (30/1/2025). Ketujuh menteri yang dimaksud adalah: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri.

 

Selain melibatkan menteri, instruksi juga diberikan kepada para gubernur dan para bupati/wali kota. Prabowo meminta kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk beberapa hal.

 

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy pede swasembada pangan terwujud di 2027. Selain karena memiliki potensi sumber daya lahan pertanian yang luas, Indonesia terbukti mampu mencapainya pada 1984.

 

Edhy menjelaskan, Indonesia memiliki lahan seluas 191,09 juta hektare (ha). Sekitar 9,44 juta ha di antaranya adalah lahan basah nonrawa. Sementara, lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

 

"Dari luasan lahan rawa tersebut yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif sekitar 12,23 juta ha. Artinya, kalau kita dapat mengoptimalkan lahan rawa 1 juta ha saja, dampaknya akan besar," tuturnya.

 

Jika Pemerintah mampu mampu mengoptimalkan 3 juta ha lahan tambahan, Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk. Sebab, cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya swasembada pangan, tetapi menjadi lumbung dunia.

 

"Kalau saya, optimistis. Yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia," pungkasnya