Penghematan Di Kalangan ASN, Ngantor 3 Hari, WFA 2 Hari

JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan kementerian/lembaga hingga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lakukan penghematan. Salah satunya, kebijakan berkantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam seminggu, ASN hanya ngantor 3 hari, sisanya work from anywhere (WFA) selama 2 hari.

 

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran dan sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Menurut Zudan, fleksibilitas kerja ini tidak hanya menekan pengeluaran negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Mengingat banyaknya perjalanan dinas dianggap pemborosan keuangan negara.

 

Dengan kebijakan ini, Zudan menekankan bahwa ASN harus mampu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Serta berpacu pada target kinerja karena kualitas layanan BKN tetap yang utama.

 

“Formula 2 hari (WFA) dan 3 hari Work From Office (WFO) ini akan berlaku sebentar lagi,” ujar Zudan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

 

Menurutnya, formula dua hari WFA dan tiga hari WFO merupakan langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu. Ia berharap dengan efisiensi yang dilakukan BKN akan lahir berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, sekaligus menemukan pegawai bertalenta digital.

 

Namun, Zudan menegaskan bahwa implementasi skema WFA tetap diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi dan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Menurutnya, ASN yang bekerja di bidang layanan langsung kepada masyarakat dan operasional pemerintahan tetap harus hadir secara fisik.

 

“Tidak semua pegawai ASN bisa menggunakan prinsip kerja secara fleksibel,” jelasnya.

 

Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai kebijakan ini harus diatur secara rigit. Tidak bisa dipukul rata untuk seluruh ASN di lembaga pemerintahan. Rahmat kemudian mencontohkan ASN yang bertugas di lingkungan kesehatan.

 

 “Mereka tidak bisa WFA. Petugasnya harus hadir karena menyangkut nyawa orang,” ucap Rahmat Saleh kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

 

Rahmat mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan 3 hari WFO dan 2 hari WFA. Sifat dan karakter pekerjaan berbeda-beda. Ada yang boleh WFA, tapi banyak juga yang harus melayani masyarakat secara tatap muka.

 

“Di beberapa tempat tertentu seperti lembaga pendidikan dan segala macam itu kan harus butuh kehadiran sosok fisik ASN tersebut, maka ini tidak bisa dilakukan,” jelasnya.

 

Kendati demikian, Rahmat mendukung kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Termasuk apabila kategori pekerjaan dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi.

 

“Pada prinsipnya kita akan dorong sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat, kondisi dan sifat urusan pemerintahan tersebut,” imbuh politisi PKS itu.

 

Sementara itu Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menengarai kebijakan 3 hari WFO dan 2 hari WFA tidak bakal memengaruhi sektor pelayanan publik. Sebab, saat ini sudah ada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan.

 

“Jadi menurut saya pelayanan publik tetap jalan dan tidak terpengaruh kebijakan tersebut. Sepanjang pengawasan ketat, kinerja tetap bisa diukur,” ujar Trubus saat dikontak Redaksi, Selasa (11/2/2025).

 

Apakah kebijakan tersebut bisa membuat kinerja ASN tetap efektif? Trubus menyampaikan hal itu tergantung sikap pimpinan di masing-masing instansi. Ia pun menyarankan agar pimpinan Kementerian/Lembaga secara proaktif mengawasi anak buahnya dan melakukan pendampingan agar target pekerjaan bisa tercapai.

 

Dijelaskan Trubus, yang bisa menjadi masalah justru bagaimana sikap ASN terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran Kementerian/Lembaga. Sebab, selama ini dia menilai ASN terlalu dimanja dengan besarnya anggaran yang diberikan Pemerintah dan bisa digunakan untuk perjalanan dinas maupun focus group discusion atau FGD.

 

“Begitu ada perubahan yang dilakukan Presiden Prabowo mereka kaget, shock. Jadi ketika kebijakan ini melibatkan mereka kemungkinan raja-raja kecil ngamuk, salah satunya ya ASN itu sendiri karena terbiasa mendapat kucuran dana banyak,” pungkas Trubus.

 

Kementerian PU Tetap Ngantor

 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, bahwa kementerian yang dipimpinnya tidak akan menerapkan WFH maupun WFA bagi pegawainya. Meskipun mendapat pemangkasan anggaran paling besar, PU tetap mewajibkan pegawainya untuk ngantor.

 

“Susah kalau kami mau begitu. Kadang, kan, memang harus banyak berinteraksi,” ujar Dody di kantornya, Senin (10/2/2025).

 

Dody menilai, pemangkasan anggaran sendiri bukan menjadi alasan bagi kementerian yang dipimpinnya untuk menerapkan WFH atau WFA. Namun, dia bilang, kebijakan itu bisa saja diterapkan ketika menjelang momentum Lebaran 2025.

 

Sebab, Dody menilai, saat itu banyak waktu-waktu libur yang berdekatan. Dengan demikian, lonjakan pergerakan manusia di waktu yang sama bisa diantisipasi.

 

“Supaya yang mudik nggak bertumpu ke beberapa hari doang, jadi nggak terlalu padat,” kata dia.

 

Hal senada ditegaskan Sekjen Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah. Kata dia, Kementerian PU tidak mungkin menerapkan WFH atau WFA karena banyak pekerjaan yang perlu kesiapsiagaan setiap waktu.

 

“Karena kita kan stand by. Sekarang banjir hidrometeorologis, bencana alam tiba-tiba, kalau kita suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan. Gimana dong?,” tegas Zainal.

 

Menurutnya, imbauan dari BKN untuk mengatur sistem kerja ASN bisa saja dilakukan di kementerian dan lembaga lain. Namun untuk Kementerian PU hal tersebut belum bisa dilakukan.

 

“Misalkan tadi ada bencana, masa cuma kirim pake Zoom?,” katanya.

 

Lebih lanjut, dirinya mencontohkan, dalam waktu dekat pihaknya harus membuat posko persiapan lebaran Idul Fitri. Sehingga opsi WFA belum bisa dilakukan.

 

“Masak poskonya cuma diisi oleh kamera, kan gak mungkin,” kata dia pula.