Mahasiswa UMJ Berangkat Ke Kementerian ESDM Bawakan Suara Rakyat Terkait Gas LPG

CIPUTAT - Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berangkat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyuarakan suara rakyat terkait kebijakan distribusi tabung gas LPG 3 kg, Kamis (13//2/2025).

 

Presiden Mahasiswa (Presma) UMJ, Wildan Mutaqin, mengatakan pihaknya di Kementerian ESDM akan menggelar aksi dengan menyoroti kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai berakhir merenggut nyawa masyarakat.

 

“Hari ini kita akan turun di jalan, kita sudah konsolidasi, kita sudah wawancara korban yang ada di Pamulang kemarin, dan kita bertekad untuk hari ini turun di jalan. Agenda kita hari ini tentunya harapannya sangat besar terhadap kebijakan pemerintah yang perencanaannya itu tidak maksimal,” kata Wildan.

 

Seperti diketahui, pada Senin (3/2) lalu, ada seorang ibu yang meninggal dunia usai membeli gas LPG 3 kg di kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Meskipun korban tidak meninggal akibat mengantre, Wildan menilai bahwa peristiwa seperti itu juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan kegagalan dari kebijakan yang ada.

 

“Implementasi kebijakan hari ini adalah bentuk perencanaan yang gagal dari Kementerian ESDM dan daripada kebijakan subsidi gas LPG itu sendiri,” jelasnya.

 

Wildan bersama dengan para mahasiswa lainnya juga sebenarnya mengapresiasi dari kebijakan yang ada, yaitu untuk membuat distribusi gas subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

 

Namun, perencanaan dalam kebijakan tersebut dinilai belum maksimal, sehingga implementasinya pun gagal dan bahkan disebut sampai menelan korban jiwa.

 

“Kita apresiasi pemerintah yang ingin gas LPG ini tepat sasaran, tapi perencanaannya gagal dan bahkan menelan korban. Kita wawancara pihak korban karena memang sudah tua dan kelelahan, jadi tidak ada masalah dalam pengambilan gas, tapi kita melihat ini tetap saja kegagalan pemerintah,” ucapnya.

 

Sebelum aksi demonstrasi pada hari ini, Wildan bersama dengan rekan-rekannya juga sudah menemui masyarakat secara langsung untuk mendengarkan keluh kesah mereka terkait kebijakan yang ada.

 

Berdasarkan pengakuan masyarakat, mereka tidak masalah harus membeli tabung gas di warung eceran dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual seharusnya, asalkan mereka bisa mendapatkan tabung gas secara mudah.

 

“Waktu itu kita melihat dan wawancara masyarakat, mereka bahkan gak masalah membeli harga tabung gas yang tadinya di angka Rp23.000 sampai Rp27.000, asalkan gak perlu antre,” lanjut Wildan.

 

Wildan pun berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah dapat lebih berhati-hati lagi dalam membuat kebijakan, tidak hanya terkait kebijakan pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini saja.

 

“Hari ini pemerintah melakukan kebijakan yang baik, tetapi perencanaannya gagal, mengakibatkan implementasi pun gagal. Akhirnya kami perlu mengevaluasi sebagai mahasiswa, agar ke depan semua kebijakan lainnya perlu melewati perencanaan yang matang,” ucapnya.

 

Perencanaan pemerintah dalam membuat kebijakan pendistribusian gas LPG ini dinilai gagal oleh Wildan. Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat pendataan terlebih dahulu di masing-masing daerah, terkait jumlah pangkalan gas LPG resmi yang berada di daerah tersebut, agar sesuai dengan jumlah permintaan dari masyarakat.

 

“Kami berharap pemerintah dalam membuat kebijakan berhati-hati. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, perlu ada perencanaan yang matang di seluruh provinsi di seluruh kabupaten/kota, bahkan RT/RW,” kata Wildan.

 

Wildan pun menyayangkan bahwa ketika kebijakan ini pertama kali dilakukan, masyarakat harus berebutan bahkan mengantre berjam-jam ke beberapa tempat hanya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah.

 

“Itu yang kami sayangkan, perencanaan yang gagal akhirnya implementasinya gagal, jangan sampai rakyat menjadi korban terhadap kebijakan pemerintah,” tutupnya.

 

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambil ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Pihaknya pun terus melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut.

 

“Kami pemerintah memohon maaf kalau ini terjadi karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ucap Bahlil beberapa waktu lalu.

 

Penataan distribusi gas LPG 3 kg ini dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan gas LPG dengan mudah sesuai dengan harga subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

“Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kita ingin rakyat kita mendapatkan LPG dengan baik dan gampang,” sambungnya.