Prabowo: Target Penghematan Tembus Rp 700 Triliun

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto punya target besar terkait efisiensi anggaran negara. Prabowo menargetkan penghematan anggaran pada Kementerian, lembaga, hingga Pemerintah Daerah bisa tembus Rp 700 triliun.

 

Prabowo berencana menghemat anggaran negara secara tiga tahap. Tahap pertama yang saat ini sedang berjalan atas ketetapan Kementerian Keuangan.

 

“Penghematan yang kami lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

 

Pemangkasan tahap kedua, Prabowo menambah besarannya. Dari yang semula Rp 300 triliun menjadi Rp 308 triliun. Akan tetapi, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak mengungkapkan mengenai waktu pelaksanaan pemangkasan anggaran tersebut. “Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” tambah Prabowo.

 

Setelah rampung menghemat duit K/L, Prabowo kemudian akan membidik BUMN. Rencana ini masuk skema tahap ketiga efisiensi. Dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 triliun. Dari total tersebut, Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

 

“Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (modal usaha), totalnya kita punya Rp 750 triliun. 24 miliar dolar Amerika Serikat terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa,” jelas Prabowo.

 

Kemudian, lanjut Prabowo, sisanya akan dikelola Danantara yang rencananya diluncurkan pada 24 Februari mendatang. “Sisanya kita punya 200 miliar ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” rinci Prabowo.

 

Seperti diketahui, kebijakan untuk melakukan penghematan anggaran dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menindaklanjuti Inpres ini dengan menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

 

Dalam surat tersebut, terdapat 16 pos belanja yang dipangkas dengan persentase penghematan bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

 

Rinciannya, alat tulis kantor (ATK) 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen. Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen. Kajian dan analisis 51,5 persen. Diklat dan bimtek 29 persen. Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. Percetakan dan suvenir 75,9 persen.

 

Kemudian sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen. Lisensi aplikasi 21,6 persen, jasa konsultan 45,7 persen, bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,9 persen, peralatan dan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen, serta belanja lainnya 59,1 persen.

 

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan langkah yang diambil Presiden Prabowo bukan sekadar penghematan, melainkan sebuah reformasi. “Ini adalah reformasi APBN dalam rangka membuat anggaran lebih efisien, efektif, dan produktif,” ujar Misbakhun, kepada Redaksi, Sabtu (15/2/2025).

 

Ia menjelaskan, angka-angka yang ditemukan Presiden berasal dari penyisiran detail oleh tim khusus yang bekerja atas perintah langsung Presiden. Politisi Partai Golkar ini menilai, meskipun total APBN tetap sama dalam ukuran dan volume, langkah efisiensi yang diterapkan bertujuan agar penggunaannya lebih optimal.

 

Masyarakat juga perlu memahami tidak ada perubahan dalam struktur belanja bantuan sosial, subsidi, maupun anggaran untuk kepegawaian dan sektor terkait lainnya. “Presiden ingin memastikan APBN lebih produktif. Ini adalah langkah strategis, terutama untuk mendukung program-program seperti makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal menganggap baik pemangkasan ini. Hanya saja, pemangkasan jangan dilakukan pada belanja yang memang mendasar.

 

“Artinya, jangan salah sasaran. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga harus benar-benar cermat. Jangan sampai salah prioritas,” pesan Faisal.

 

Menurutnya, pemangkasan ini sebagai langkah rasional yang dilakukan Pemerintah. Sebab, Faisal memprediksi, target penerimaan negara sulit dicapai karena perubahan skema tarif PPN 12 persen.

 

Faisal berpesan agar kementerian/lembaga lebih berhati-hati dalam menentukan program atau belanja mana yang akan dipangkas. Jangan sampai pemangkasan ini justru mengganggu pertumbuhan ekonomi.