Hasto Belum Mau Nyerah, Ajukan Lagi Praperadilan

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum menyerah dalam usaha menggugurkan status tersangkanya yang ditetapkan oleh KPK. Setelah gagal satu kali, Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

 

Gugatan baru ini diajukan Hasto pada Jumat (14/2/2025). Hasto mengajukan gugatan dua sekaligus. Pertama, meminta menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku. Kedua, kasus perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

 

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa timnya mengajukan dua permohonan praperadilan baru yang masing-masing ditujukan terhadap dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK untuk Hasto.

 

Kedua permohonan ini diajukan gugatan praperadilan pertama Hasto ditolak hakim tunggal PN Jaksel Djuyamto, Kamis (13/2/2025). Saat itu, hakim menolak praperadilan dengan alasan administratif, yakni penggabungan dua sprindik dalam satu permohonan.

 

"Oleh sebab itu, kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan berdasarkan putusan hakim pada 13 Februari 2025," kata Ronny, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025).

 

Ronny menjelaskan, secara hukum, penggabungan dua sprindik tersebut seharusnya tidak menjadi masalah karena objek dan tersangkanya sama. Namun, tim hukum menghormati tafsir hakim atas syarat administratif tersebut. Oleh karena itu, permohonan praperadilan baru diajukan secara terpisah untuk setiap sprindik.

 

Mengenai materi gugatan, antara praperadilan yang baru dan yang lama masih sama, yakni mencakup pengujian keabsahan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Tim hukum berpendapat bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pengumpulan alat bukti sebelum penetapan tersangka.

 

Ronny menganggap, putusan hakim sebelumnya belum menyentuh substansi perkara, yaitu keabsahan penetapan tersangka terhadap Hasto. Dengan pengajuan praperadilan baru ini, tim hukum berharap pengadilan dapat memeriksa pokok perkara dan memberikan kejelasan hukum bagi Hasto.

 

Dengan adanya gugatan baru ini, Ronny meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Hasto hingga sidang praperadilan rampung. Sidang pertama praperadilan akan berlangsung pada Senin (3/3/2025).

 

"Kami memohon kepada semua pihak dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh," ucapnya.

 

Kedua permohonan praperadilan tersebut masing-masing teregister dengan nomor perkara: 23/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Praperadilan kasus dugaan suap akan diperiksa hakim tunggal Afrizal Hady, sementara dugaan perintangan penyidikan akan diperiksa hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.

 

Menanggapi permintaan kuasa hukum Hasto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, berdasarkan ketentuan hukum, praperadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk mangkir dari pemeriksaan yang telah dijadwalkan.

 

"Kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai adanya Putusan," kata Tanak, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

 

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ini menegaskan, tanpa adanya perintah resmi dari hakim praperadilan untuk menunda, pemeriksaan harus tetap berjalan sesuai jadwal.

 

Sedianya, Hasto akan diperiksa KPK, Senin (17/2/2025). Karena yang bersangkutan tidak hadir, KPK melayangkan surat panggilan ulang kepada Hasto. Lembaga antirasuah menekankan pentingnya kerja sama dari semua pihak dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

 

Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang memenuhi panggilan penyidik KPK," tegas Tanak.

 

Disinggung soal gugatan praperadilan baru yang diajukan Hasto, Tanak mengaku belum bisa memberikan tanggapan resmi. Sebab, pihaknya akan mempelajari lebih dulu mengenai dalil yang disampaikan dalam permohonan praperadilan baru tersebut.

 

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025), hakim tunggal Djuyamto memutus, gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Hakim Djuyamto menilai, permohonan praperadilan Hasto gugur karena tidak memenuhi syarat formil. Sebab, gugatan tersebut tidak jelas atau kabur.

 

Dalam permohonannya, Hasto mempersoalkan dua status tersangka yang diterbitkan KPK berdasarkan atas dua Sprindik berbeda. Yaitu Sprin/dik/152/dik.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 terkair dugaan perintangan penyidikan dan Sprin/dik/153/dik.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 soal dugaan memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

 

Menurut Hakim Djuyamto, kedua sprindik tersebut berisi dua tindak pidana berbeda yang disangkakan kepada Hasto. Oleh karena itu, seharusnya praperadilan juga diajukan dalam dua permohonan berbeda dan tidak disatukan.