Insiden Mapolres Tarakan Tak Ganggu Soliditas TNI Dan Polri

JAKARTA - Foto dan video pengerusakan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tarakan, Kalimantan Utara, yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota TNI, Senin (24/2/2025) malam, viral di media sosial. Saat ini, kasus tersebut dalam proses penyelidikan.

 

Dari video CCTV yang viral di X, tampak sejumlah orang yang diduga anggota TNI memasuki pintu gerbang Mapolres Tarakan. Kemudian, mereka merangsek ke pos jaga dan melakukan sejumlah pengerusakan. Setelah dari pos jaga, rombongan berjalan menuju ke pintu masuk gedung Mapolres.

 

Beberapa peserta rombongan yang melakukan penyerangan, nampak mempersenjatai diri dengan balok kayu. Sejumlah video yang beredar juga memperlihatkan ketegangan antara TNI dan Polri, yang terjadi di jalan raya. Ada juga aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan kepada anggota kepolisian.

 

Kepala Kepolisan Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan terjadinya aksi pengerusakan terhadap kantor Mapolres Tarakan. Namun, tegas dia, pihak Pangdam dan Kapolda telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mengusut kasus dan mencari para pelaku.

 

“Saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Sigit di Lembah Tidar, Kompleks Akademi Militer (Akmil), Rabu (25/2/2025) malam.

 

Sigit juga menegaskan, insiden di Tarakan tak akan mengganggu hubungan baik antara TNI dan Polri, sebagai aparat penegak hukum. “(Apakah mengganggu solidaritas TNI-Polri?) Tidak ada. Sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda,” cetusnya.

 

Lebih lanjut, Sigit mengimbau seluruh pihak untuk terus menjaga solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Dia berharap, kerja sama yang telah terjalin semakin kuat di berbagai sektor.

 

“Selama ini, kita sudah menjalankan berbagai program bersama, termasuk mengawal kebijakan Pemerintah, menjaga ketahanan pangan, serta melaksanakan tugas di lapangan. Ke depan, sinergitas dan solidaritas ini harus terus ditingkatkan,” harapnya.

 

Sigit memastikan, pimpinan di kedua institusi memahami pentingnya menjaga kekompakan. “Saya kira masing-masing komandan sudah memahami hal ini. Kami juga sepakat dengan Panglima TNI untuk terus menjaga serta meningkatkan sinergitas yang sudah ada,” tandasnya.

 

Sementara, Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Hary Sudwijanto, untuk menyelesaikan insiden yang terjadi di Tarakan secara profesional dan berkeadilan.

 

Kedua institusi menegaskan komitmen untuk menjaga sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara,” ujarnya.

 

Rudy memastikan, pihaknya tak memberi toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan. Pihaknya sudah menyiapkan sanksi untuk oknum TNI yang terlibat dalam kasus pengerusakan di Mapolres Tarakan. “Sanksi pasti ada,” imbuhnya.

 

Sebagai bagian dari proses rekonsiliasi, tambahnya, personel Yonif 613/RJA telah melakukan perbaikan terhadap fasilitas Mapolres yang mengalami kerusakan. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen, dalam menjaga hubungan baik antara TNI dan Polri.

 

Terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Frederik Kalalembang menegaskan, insiden penyerangan terhadap kantor Mapolres Tarakan harus diusut tuntas dan transparan. Menurutnya, siapa pun yang terlibat, harus bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku.

 

“Inu negara hukum. Jadi, siapa pun yang melakukan tindak pidana harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Frederik meminta, kasus tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum. Pasalnya, rekaman kamera pengawas dan tayangan di berbagai media televisi, para pelaku terlihat jelas melakukan aksi tersebut.

 

Dia menilai, hal tersebut bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. “Dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada alasan untuk tidak memproses mereka secara tuntas,” cetusnya.

 

Frederik menambahkan, upaya damai dalam menyelesaikan konflik antar aparat penting dilakukan, dan patut diapresiasi. Namun, dia mengingatkan, perdamaian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum.

 

“Selama ini, selalu ada upaya damai, dan itu langkah yang baik. Tapi, damai bukan berarti hukum berhenti. Proses hukum harus tetap berjalan agar ada kejelasan dan keadilan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” tuturnya.

 

Di media sosial X, banyak netizen berharap insiden di Tarakan tidak berlarut-larut, dan merembet ke wilayah lain. Mereka ingin Tarakan kembali damai dan kondusif.