Petani Jangan Dirugikan

SERPONG - Panen raya sudah dimulai di 14 provinsi. Produksi gabah dan beras bakal melimpah. Bulog wajib membeli gabah kering panen (GKP) petani dengan harga Rp 6.500 per kg. Kalau ada petugas Bulog di lapangan yang membeli gabah petani dengan harga di bawah Rp 6.500 per kg, mesti ditindak tegas.

 

Kita berharap, Satgas Pangan turun ke lapangan untuk memonitor penyerapan gabah petani. Ini penting supaya tidak ada petani yang dirugikan. Semua petani mesti mendapatkan harga gabah minimal Rp 6.500 per kg.

 

Supaya bisa menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kg, petugas Bulog mesti dibekali dana cukup besar. Begitu ada petani datang menyerahkan gabahnya ke petugas Bulog di desa atau kota kecamatan, langsung dibayar dengan harga Rp 6.500 per kg.

 

Kita berharap, petugas Bulog menjemput bola, mendatangi rumah petani dan membeli gabah mereka. Kalau kualitas gabahnya baik dan kadar airnya rendah, tentu layak dibeli Bulog dengan harga di atas Rp 6.500 per kg.

 

Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu menyiapkan tambahan anggaran supaya Bulog bisa lebih banyak lagi menyerap gabah petani. Termasuk gabah petani di daerah terpencil.

 

Pada awal tahun 2025, petani mendapat bantuan benih bersertifikat dan kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga pada panen raya sekarang ini, produksi padinya naik signifikan.

 

Oleh karena itu, dengan harga beli gabah Bulog minimal Rp 6.500 per kg, diharapkan petani bisa mendapatkan keuntungan dari usaha taninya.

 

Stok beras di gudang Bulog saat ini ada sekitar 2,4 juta ton dan akan bertambah menjadi 3 juta ton. Ini stok beras tertinggi enam tahun terakhir.

 

Kita berharap untuk panen raya mendatang, Bulog menyerap lebih banyak lagi gabah petani. Dan, untuk gabah berkualitas tinggi, Bulog diharapkan bisa membeli dengan harga lebih dari Rp 6.500 per kg.

 

Untuk itu, anggaran untuk penyerapan gabah petani pada panen raya kedua tahun ini perlu dinaikkan 50 persen, sehingga 70 persen gabah petani bisa diserap Bulog.

 

Sekali lagi, pemerintah dan DPR mesti sepakat bahwa demi mewujudkan swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani, anggaran harus ditambah. Terutama untuk pengadaan benih bersertifikat, subsidi pupuk dan penyerapan gabah petani.