Wacana Prabowo Hapus Kuota Impor Banyak yang Dukung

JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak mendapat banyak dukungan. Rencana ini dipandang lebih menguntungkan negara dan bisa menghilangkan mafia impor.

 

Mantan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjadi salah satu yang setuju dengan rencana penghapusan kuota impor tersebut. Dia pun yakin, penghapusan kuota impor ini tidak akan menghalangi pencapaian visi berdikari di bidang ekonomi.

 

Bayu menerangkan, dalam ekonomi berdikari, impor tidak dilarang, hanya dibatasi. Impor hanya untuk produk-produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. "Impor itu bukan dengan motivasi mengambil untung besar-besaran dari rakyat sendiri," ucapnya, kepada Redaksi, Kamis (10/4/2025).

 

Bayu menjelaskan, sebenarnya penetapan kuota itu adalah mekanisme pembatasan impor. Namun, mekanisme ini cenderung berisiko buruk, yakni tidak transparan dalam prosesnya dan menimbulkan rente ekonomi.

 

Menurutnya, ada mekanisme yang lebih baik dari kuota impor. Selain bertujuan untuk membatasi barang yang masuk, juga menguntungkan negara. "Yaitu pengenaan tarif impor yang penerimaannya langsung masuk kas negara," usul Bayu.

 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga setuju dengan rencana Presiden Prabowo menghapus kuota impor komoditas strategis. Dia memandang, penghapusan itu tepat. Sebab, selama ini, mekanisme kuota impor sering menjadi lahan korupsi besar.

 

Kata Didu, dengan penghapusan mekanisme tersebut, mafia impor bisa dihilangkan. Oknum politisi tidak lagi bisa “bisnis” kuota dengan pengusaha yang culas. Dengan demikian, penghapusan koutan juga membuat persaingan usaha menjadi sehat.

 

Ketua Umum Masyarakat Peduli Pangan Nasional (Mappan) Wignyo Prasetyo ikut mendukung rencana penghapusan kuota impor itu. Dia melihat, Presiden Prabowo berkeinginan membuka pintu rezeki bagi siapa pun. Tidak seperti selama ini, kuota impor hanya menguntungkan segelintir pihak.

 

Dia yakin, penghapusan ini juga menguntungkan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, harga daging bisa lebih murah jika banyak pihak yang melakukan impor. "Kuota impor selama ini cuma menguntungkan para kartel. Kartel yang untung hingga triliunan rupiah, dan harga selalu tinggi," ujar Wignyo.

 

Dari pihak Pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, kuota impor tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kuota impor justru menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidakpastian perdagangan.

 

Sri Mulyani juga berharap, selain penghapusan kuota, tak ada lagi peraturan teknis (pertek) soal importasi. Dia yakin, tanpa dua mekanisme tersebut, ekonomi nasional akan sangat terbantu. "Kalau ini dihapus akan sangat menentukan perbaikan dari sisi impor-ekspor Indonesia," terangnya.

 

Sejalan dengan itu, Pemerintah akan menyederhanakan perizinan dan tata kelola impor dengan berbasis data dan teknologi informasi (TI). Nantinya, semua transaksi logistik impor akan tercatat secara digital sehingga bisa menurunkan waktu dan biaya logistik.