Projo: 2 Pasangan Calon Tetap Demokratis

JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan, Pilpres yang diikuti dua pasangan calon adalah mekanisme yang demokratis.

Menurutnya, ciri pemilihan yang demokratis secara umum adalah kompetisi secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Kompetisi ditandai dengan jumlah kontestan, setidaknya dua calon.

"Jangan membodohi rakyat, dengan menyatakan bahwa Pilpres tidak demokratis, jika diikuti dua pasangan calon," kata Budi Arie dalam siaran pers, Minggu (18/9).

Budi menyebutkan, Pilpres 2014 diikuti dua pasang calon: Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.

Sementara di Pilpres 2024, Jokowi-Ma'ruf bersaing dengan Prabowo-Sandi.

"Apa benar Pilpres 2014 dan 2019 tidak demokratis?" ujarnya.

Hal ini disampaikan Budi Arie, menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center (JCC),  Kamis (15/9).

Dalam kesempatan tersebut, SBY menyatakan, ada tanda-tanda Pilpres 2024 akan berlangsung secara tidak adil dan tidak jujur, jika hanya diikuti dua pasangan calon.

Bahkan, dia menyebut, Pilpres dengan dua pasangan calon adalah kejahatan.

"Saat ini, semuanya kan sedang berproses. Mau 2 calon , 3 calon, atau 4 calon. Itu kan ranahnya partai politik, untuk memutuskan sesuai aturan konstitusi yang berlaku. Pak SBY mau mengusahakan 3 pasang, juga tidak ada yang melarang," papar Budi Arie.

"Tapi, kalau ternyata nantinya, perhelatan Pilpers 2024 hanya diikuti 2 calon, jangan serta merta disimpulkan sebagai sebuah rencana jahat. Siapa pun dan apa pun koalisi parpol yg berlaga di Pilpres 2024, adalah sebuah konsekuensi dan kesepakatan politik," tegasnya.

Tak cuma itu, SBY yang menjabat Presiden RI 2004-2014 juga menyebut, partai oposisi akan kesulitan mengajukan Capres, kalau hanya ada dua pasangan calon di Pilpres 2024.

Soal ini, Budi Arie mengatakan, tak masalah jika partai-partai yang tidak ada di pemerintahan saat ini, berkoalisi untuk mengajukan Capres-Cawapres.

Tapi, jangan sampai ketidakmampuan mengajukan calon, memunculkan anggapan bahwa Pilpres dengan dua pasangan calon, tidak demokratis.

"Kasihan, rakyat dibodohi dengan politicking semacam itu. Bagaimana rakyat akan mendukung, jika dibodohi terus? Rakyat Indonesia sudah cerdas," tandas Budi Arie.

Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Budi Arie yakin, masyarakat mampu menyaring mana wacana politik yang mencerdaskan, dan mana yang memelintir pemahaman rakyat tentang politik. (rm.id)