TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

Usulan Gelar Pahlawan Untuk Soeharto, Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Reporter & Editor : AY
Rabu, 23 April 2025 | 10:47 WIB
Mensos Syaifullah Yusuf. Foto : Ist
Mensos Syaifullah Yusuf. Foto : Ist

JAKARTA - Masuknya nama Presiden RI Ke-2 Soeharto dalam daftar usulan calon pahlawan nasional, ramai diperbincangkan netizen di berbagai platform media sosial. Kendati begitu, Pemerintah memilih bersikap bijak dan siap mendengarkan aspirasi semua pihak sebelum memutuskan hal tersebut.

 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan, teknis usulan seseorang menjadi pahlawan nasional datang dari masyarakat melalui seminar-seminar. Kemudian, hasil seminar tersebut dimatangkan dan dikaji lebih dalam oleh para pakar. Termasuk narasumber lain yang berhubungan dengan tokoh tersebut.

 

Hasil kajian dari para pakar dan narasumber, diteruskan kepada daerah, kemudian ke Kementerian Sosial, melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial, untuk dikaji kembali.

 

Saifullah memastikan, pihaknya akan mendengar semua aspirasi masyarakat, sebelum menetapkan daftar usulan calon pahlawan nasional.

 

“Itu bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti. Sekarang prosesnya masih berjalan,” ujar Gus Ipul-sapaan Saifullah Yusuf dalam keterangannya dikutip, Selasa (22/4/2025).

 

Lebih lanjut, dia menegaskan, penetapan gelar pahlawan nasional akan berjalan sesuai prosedur yang ada dan berlaku. Pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

 

Mendengar kritik dan saran dari masyarakat, sangat penting. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah,” cetusnya.

 

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menyetujui masuknya Soeharto ke dalam daftar usulan calon pahlawan nasional.

 

“Kami tentu menghargai usulan tersebut. Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.

 

Namun begitu, Hetifah menyerahkan sepenuhnya proses penilaian dan keputusan akhir penetapan pahlawan nasional kepada Kementerian Sosial (Kemensos) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terlibat langsung dalam rencana tersebut.

 

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Suwignyo mengatakan, Presiden Soeharto memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dijadikan pahlawan nasional. Namun, masyarakat tidak bisa mengabaikan soal fakta sejarah dan kontroversi Soeharto di era 1965.

 

“Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Presiden Soeharto memang memenuhi kriteria. Tapi, tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” cetus Agus dikutip dari laman Ugm.ac.id.

 

Ia menilai, kontribusi atau jasa Soeharto pada kemerdekaan sangat besar dan tidak memiliki masalah. Namun, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan memunculkan sudut pandang kritis, bagaimana seseorang yang pernah menjadi pemimpin dalam kejahatan HAM dan represi kebebasan pers diberi gelar pahlawan.

 

Sebab itu, Agus menyarankan adanya pengkhususan dan kategorisasi, jika Pemerintah tetap ingin memberikan gelar pahlawan nasional pada Soeharto.

 

“Penulisan sejarah itu harus memperhatikan konteks. Misalnya, ada kategori pahlawan nasional dalam bidang tertentu, sehingga bisa diberikan gelar namun dalam konteks dan catatan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi 10 nama calon Pahlawan Nasional 2025.

 

Beberapa tokoh yang diusulkan, di antaranya Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh) dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

 

Di media sosial X, kembali masuknya nama Soeharto sebagai salah satu kandidat calon pahlawan nasional ramai diperbincangkan netizen. Ada yang pro dan kontra.

 

Soeharto memang punya sisi kelam. Tapi, kita juga tidak boleh tutup mata atas capaiannya pada pembangunannya di Indonesia,” cuit akun @layorseikoo0091.

 

“Kalau mau dikasih gelar pahlawan, silakan saja, nggak usah gaduh. Toh gelar itu tidak bisa mempengaruhi timbangan amal seseorang di mata Allah,” cetus akun @87290673892_.

 

“Saya menolak keras rencana pemberian gelar pahlawan kepada jenderal Soeharto! Selama 32 tahun berkuasa tak terhingga jenis kejahatan dan banyaknya kejahatan yang telah dia lakukan,” tulis akun @pasifisstate.

 

“Pahlawan itu orang yang berkorban demi menyelamatkan orang lain. Dia justru mencelakai banyak rakyat dan korupsi,” timpal akun @savicali.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit