AS-China Sepakat Turunkan Tarif Impor Perang Dagang Mereda, Perang Rudal Menggila

AS - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang bikin ekonomi dunia ketar-ketir, akhirnya mereda. Baik AS maupun China, sama-sama turunkan tarif impor hingga 115 persen. Namun, di saat perang dagang mereda, perang rudal di belahan dunia lain justru makin menggila.

 

Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor selama 90 hari. Kesepakatan di bidang ekonomi tersebut dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, pada Sabtu (10/5/2025). 

 

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu, delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Sementara dari pihak Tiongkok hadir Wakil Perdana Menteri He Lifeng. 

 

Hasil pertemuan kemudian diumumkan secara resmi, Senin (12/5/2025). Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat menurunkan tarif impor mereka masing-masing sebesar 115 persen selama periode 90 hari.

 

Dengan kesepakatan tersebut, tarif AS terhadap barang-barang asal China yang sebelumnya sebesar 145 persen, kini turun menjadi 30 persen. Sebaliknya, China menurunkan tarif atas produk AS dari 125 persen menjadi 10 persen. Tarif baru ini mulai berlaku efektif pada 14 Mei 2025.

 

“Kami telah mencapai kesepakatan untuk melakukan jeda selama 90 hari dan secara signifikan menurunkan tingkat tarif. Kedua pihak dalam tarif timbal balik akan menurunkan tarif mereka sebesar 115 persen,” ujar Bessent seperti dikutip BBC, Senin (12/5/2025).

 

Ia menyatakan, langkah ini bertujuan untuk membuka kembali jalur negosiasi dan meredakan dampak negatif yang telah meluas ke ekonomi global selama konflik dagang berlangsung. 

 

Dari pihak China, He Lifeng menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk membangun mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan yang lebih stabil. Dia menegaskan, hubungan dagang China-AS bersifat saling menguntungkan, dan pihaknya siap memperluas kerja sama serta mengelola perbedaan secara setara melalui dialog.

 

“Kedua pihak sepakat membentuk mekanisme konsultasi untuk isu perdagangan dan ekonomi, serta akan melanjutkan konsultasi lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama,” kata He Lifeng.

 

Akademisi hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Teuku Rezasyah menyebut kesepakatan ini sebagai sinyal positif menuju normalisasi hubungan dagang jangka panjang antara AS dan China. “Akhirnya AS dan China sadar, jika perseteruan mereka akan menggoncangkan dunia untuk jangka panjang dan memerosotkan ekonomi keduanya,” kata Teuku kepada Redaksi, Senin (12/5/2025).

 

Menurutnya, keputusan ini lahir dari kesadaran bersama bahwa perang dagang tak hanya saling merugikan, tetapi juga memperburuk stabilitas ekonomi dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, disebut sebagai pihak yang paling diuntungkan dengan redanya perang dagang dari dua raksasa ekonomi dunia itu.

 

“Negara-negara berkembang menyambut baik perkembangan ini, karena mereka dapat terhindar dari gejolak ekonomi global, yang berpotensi menyengsarakan pembangunan nasional mereka, sekaligus juga kelangsungan pemerintahan mereka,” ungkapnya.

 

Selain itu, Prof Teuku menyarankan agar Indonesia memperkuat kerja sama regional dan memperkecil ketergantungan pada dinamika dua kekuatan besar. Sebab, untuk sementara AS-China akan menahan diri dan lebih fokus pada politik keamanan kawasan.

 

“AS-China akan saling mengevaluasi dampak dari krisis internasional yang mereka timbulkan, terhadap kepemimpinan global yang mereka idamkan,” nilainya.

 

Konflik Militer Meningkat

 

Meskipun konflik ekonomi AS-China mulai mereda, bukan berarti tantangan global berkurang. Justru sebaliknya, dunia kini menghadapi lonjakan konflik militer yang lebih sulit dikendalikan.

 

Diketahui, di tengah meredanya ketegangan ekonomi antara AS-China yang jadi dua kekuatan besar dunia, krisis bersenjata justru semakin memburuk di berbagai kawasan. Eskalasi konflik yang melibatkan senjata berat dan rudal terus terjadi di Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Asia Selatan.

 

Di Timur Tengah, perang antara Israel dan Palestina terus berkecamuk sejak akhir 2024. Israel melancarkan serangan brutal ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023 dan telah menewaskan jutaan warga sipil tak berdosa. Gencatan senjata sempat terjadi awal 2025, tapi tak berlangsung lama. Serangan udara dan rudal kembali terjadi hampir setiap hari hingga kini.

 

Bukan hanya dengan Palestina, Israel juga terlibat perang senjata dengan beberapa negara lain di Timur Tengah. Mulai dari Suriah, Iran, hingga Yaman. Serangan rudal terjadi berulang kali, selama perang berkecamuk.

 

Terbaru, Israel mengancam akan menyerang tiga pelabuhan di Yaman ; Hodeida, Rass Issa dan Salif. Israel menuding, ketiga pelabuhan itu dikuasai kelompok Houti yang kini menguasai sebagian besar Yaman. Sebelum melancarkan serangan, Israel keluarkan peringatan bagi warga Yaman untuk mengungsi.

 

Ancaman sebagai respons atas serangan Houthi, termasuk peluncuran rudal langka yang menghantam bagian dalam perimeter bandara utama Israel pada 4 Mei lalu. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bersumpah akan membalas serangan tersebut.

 

"Houthi terus meluncurkan rudal Iran ke Israel. Seperti yang kami janjikan, kami akan merespons dengan tegas di Yaman dan di mana pun diperlukan," ungkap Katz.

 

Perang Rusia vs Ukraina yang sudah berlangsung sejak Februari 2022, masih membara hingga saat ini. Meskipun sedang ada pembahasan gencatan senjata, perang masih juga terjadi. 

 

Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan lebih dari seratus pesawat nirawak pada Minggu (11/5/2025) malam. Serangan tersebut melukai 1 orang dan merusak bangunan. "Sejak pukul 11:00 malam pada tanggal 11 Mei, musuh menyerang dengan 108 Shahed dan jenis pesawat nirawak lainnya," kata angkatan udara Ukraina, dalam keterangannya dilansir AFP, Senin (12/5/2025).

 

Tak kalah memanas, ketegangan kembali terjadi antara India dan Pakistan. Pada Rabu (7/5/2025), India meluncurkan serangan rudal ke beberapa wilayah di Pakistan dan bagian Kashmir yang dikuasai Islamabad. Serangan tersebut menewaskan puluhan orang dan memicu aksi balasan dari Pakistan. 

 

Meski demikian, kedua negara saat ini telah menyepakati gencatan senjata dan mulai menurunkan eskalasi. Namun, gencatan senjata bukan berarti perang antar kedua negara yang bertetangga itu berakhir. Sejumlah kalangan waswas, perang nuklir berpotensi meletus kapan pun. 

 

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi ikut berkomentar soal perang yang berkecamuk di dunia, termasuk India vs Pakistan. Menurutnya, hal itu menjadi pelajaran bahwa ancaman perang terbuka masih relevan di era sekarang.

 

Ancaman terhadap timbulnya perang terbuka itu masih ada hari ini," kata Kristomei.

 

Dengan situasi ini, kata dia, kebutuhan akan pertahanan negara yang kuat, keberadaan tentara tentu sangat diperlukan. Negara, sambungnya, memang tidak mengharapkan adanya perang. Namun, bukan tidak mungkin perang juga bisa terjadi. Apalagi, pertahanan di Indonesia menjadi tantangan sendiri karena lokasi geografisnya yang terpisah-pisah.

 

"Lautnya saja berapa banyak itu, pulaunya berapa banyak, berbeda suku, berbeda bahasa. Tentu tantangan kita lebih berat apabila menghadapi invansi atau serangan," tandasnya.

 

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan, dunia saat ini sedang bergerak menuju tatanan multipolar. Berbagai kekuatan besar bersaing memperluas pengaruhnya.

 

Bukan hanya melalui kekuatan militer konvensional, tetapi juga lewat tekanan ekonomi, teknologi, bahkan disinformasi. Amerika Serikat, China, Rusia, India dan kekuatan besar lainnya, bersaing dalam berbagai dimensi dari militer, ekonomi, hingga teknologi. 

 

Dalam lanskap seperti ini, kata dia, gesekan antar kekuatan sangat mungkin meluas menjadi konflik terbuka di berbagai kawasan strategis. Misalnya, rivalitas AS-China di Selat Taiwan, ketegangan di Laut China Selatan, serta konflik laten dan berkepanjangan di Eropa Timur maupun Timur Tengah. 

 

"Ini menunjukkan bahwa konflik global itu jelas bukan kemungkinan yang jauh, melainkan risiko nyata," paparnya.