GMNI Dorong DPRD Banten Gunakan Hak Angket

SERANG - Permasalahan rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng yang tidak kunjung selesai terus mendapat sorotan dari publik, salah satunya elemen mahasiswa. Bahkan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang sudah melakukan tiga aksi unjuk rasa untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD.

Terakhir, Selasa (10/6/2025) siang, puluhan Kader Marhaen ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten. Dalam aksinya mahasiswa mendorong DPRD Banten untuk menggunakan hak angket atau hak interpelasi terkait permasalahan rekrutmen RSUD Labuan dan RSUD Cilograng. Bahkan mahasiswa juga meminta Pemprov Banten untuk meninjau ulang dan membatalkan hasil pengumuman seleksi serta melakukan rekrutmen ulang yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kami datang ke sini bukan kali pertama, kami fokus apa yang hari ini ramai yakni soal rekrutmen RSU Labuan dan RSUD Cilograng. Namun beberapa kali kami datang dan sempat melakukan audiensi dengan Komisi V tapi hasilnya tidak ada kejelasan," ungkap aktivis GMNI Serang, Ujul saat berorasi.

Pihaknya juga belum melihat respons DPRD Banten secara kelembagaan terkait permasalahan rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng. Adapun selama ini yang concern menyoroti hanya dua anggota, yakni Musa Weliansyah (Fraksi PPP-PSI) dan Yeremia Mendrofa (Fraksi PDIP).

"Kami sampai hari ini belum melihat respons secara kelembagaan dari DPRD Banten. Bahkan audiensi dengan Komisi 5 tiga pekan lalu, kami belum lihat hasilnya. Selama ini yang kami lihat mengawal ini adalah Pak Musa dan Pak Yeremia," tukasnya.

Selain mengulang proses rekrutmen, GMNI Serang mendesak tindakan penyelidikan terhadap Kepala Badan Kepegawaian (BKD) dan Kepala Dinkes Banten atas carut-marutnya proses rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng. "Copot dan adili Kepala BKD dan Kepala Dinkes yang terindikasi melakukan KKN dalam proses rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten, Bahrum didampingi Musa Weliansyah saat menemui pengunjuk rasa, mengatakan baik secara tersurat maupun tersirat sudah menerima pengaduan terkait proses rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng yang terindikasi bermasalah. "Nanti kita panggil Pansel terkait permasalahan rekrutmen ini. Kami juga akan mengundang teman-teman mahasiswa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), silakan sampaikan pandangannya," kata Bahrum.

Menurut dia, penting dilakukan pemanggilan terhadap Pansel, BKD dan Dinkes untuk mendapatkan kejelasan terkait permasalahan ini. Terkait dengan jadwal RDP, pihaknya segera menjadwalkannya dan menyampaikan surat undangannya. Musa Weliansyah menyampaikan, terdapat kesamaan tujuan antara mahasiswa dan legislatif, yakni melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini proses rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng.

"Kami tegak lurus, segala aspirasi dan aduan kami tampung dan perjuangkan. Saya sepakat, kita akui ada ketidaktelitian dan ketidakcermatan dalam proses rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng. Pansel sedang kita awasi, siapa pun yang tidak memenuhi syarat tolong digugurkan," ujar Musa.(rie)