Andra Soni Pikirkan Nasib 80.000 Siswa yang tak Masuk SMA Negeri

SERPONG - Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, program Sekolah Gratis dihadirkan sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.

 

“Alhamdulillah hari ini saya menghadiri kegiatan FGD terkait realisasi sekolah gratis di Provinsi Banten. Saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kita mengevaluasi dan mencari solusi atas permasalahan pemerataan hak pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SKH,” kata Andra saat menghadiri  Forum Group Discussion (FGD) yang digelar guna mengevaluasi pelaksanaan program Sekolah Gratis di kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (8/72025). 

 

Daya tampung yang terbatas, kata dia, menyebabkan puluhan ribu siswa se-Banten tidak dapat mengampu pendidikan di sekolah negeri.

 

“Dari sekitar 166.000 pendaftar ke sekolah negeri, hanya sekitar 80 ribu siswa yang bisa tertampung. Sisanya, kurang lebih 80.000 siswa lainnya harus melanjutkan ke sekolah swasta,” ungkapnya.

 

Maka dengan anggaran yang terbatas, Andra mencoba mencarikan solusi. Salah satunya dengan program sekolah gratis ini. 

 

Pemprov Banten menjalankan program sekolah gratis dengan menggandeng sekolah swasta yang bersedia menyesuaikan biaya operasional sesuai pagu pemerintah.

 

“Kita menyadari bahwa tidak semua warga mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta. Maka sekolah gratis ini hadir sebagai solusi. Tentu tidak semua sekolah swasta bisa ikut, karena kami sesuaikan dengan komponen biaya seperti SPP, uang gedung, daftar ulang, dan LKS. Itu semua yang kami gratiskan,” jelas Andra.

 

Sekolah-sekolah swasta ini, kata Andra, menjadi pilihan alternatif saat siswa melakukan pendaftaran melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). 

 

Kendati demikian, pada kesempatan itu ia mengakui bahwa dalam implementasinya, program ini masih perlu dievaluasi. Salah satu menurutnya, masih ada beberapa sekolah swasta yang sudah kelebihan kuota.

 

“Yang paling penting, kami ingin program ini benar-benar memberikan kemanfaatan. Kalau sekolah sudah ikut program gratis, maka seluruh siswanya dalam satu kelas harus gratis. Tidak boleh ada diskriminasi antara siswa yang gratis dan yang berbayar dalam satu ruang kelas,” tegasnya.

 

Dalam program ini, Andra menyebut telah menggandeng sejumlah sekolah swasta. Seluruh kebutuhan sekolah, gratis ditanggung pemerintah. 

 

Ia menegaskan jika masih ada sekolah yang melakukan praktik memungut biaya tambahan, maka ia tak segan menjatuhkan sanksi.

 

“Kalau dia sudah tanda tangan MoU, tapi masih menarik biaya dari siswa, itu pelanggaran. Bisa kami proses secara hukum,” tegasnya.(*)