48 Persen Dari 55,9 Juta Lahan, Hanya Dikuasai Oleh 60 Keluarga

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada 48 persen dari 55,9 juta lahan yang telah bersertipikat di Indonesia hampir setengahnya dikuasai oleh hanya 60 keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana status lahan tersebut saat ini?

 

Awalnya, Nusron menyinggung soal penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Dia menjelaskan ada kesalahan kebijakan yang terjadi di masa lampau.

 

Ada 48 persen dari 55,9 juta hektare itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia," ungkap Nusron dalam acara Diskusi Publik Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

 

Nusron memaparkan dari jutaan hektar lahan itu kalau dipetakan memang terdiri dari beberapa perusahaan. Namun, jika ditelisik lebih jauh, perusahaan itu hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia.

 

Kalau di-tracking siapa benefecial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga," ungkap politisi Partai Golkar itu.

 

Nusron tak merinci siapa saja keluarga yang dimaksud. Namun menurut dia, hal ini yang kemudian menjadi penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. "Jadi bukan karena tidak mampu, tapi karena kebijakan adalah yang waktu itu belum berpihak," kata dia.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan dari sekian juta bidang tanah memang dikuasai oleh segelintir individu. Sementara itu, kata dia, petani-petani Indonesia kekurangan lahan, rakyat kita ingin berproduksi kekurangan lahan, termasuk untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait lahan pertaniannya juga kekurangan lahan. 

 

Nah lahan-lahan yang ada ini kan kebanyakan juga nggak semuanya diproduksi, hanya disimpan menjadi kolateral atau menjadi jaminan ke bank," ujar Dede, Senin (14/7/2025).

 

Dia menambahkan, pinjaman yang didapatkan, investasinya belum tentu di negeri sendiri. Menurut dia, bisa saja pinjamannya untuk investasi di negara orang. "Artinya pajak tidak masuk," pungkas Dede.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyerahkan kepada Pemerintah untuk menindaklanjutinya. Dia mendukung apapun langkah Pemerintah untuk penguasaan pemilikan penggunaan lahan.

 

Agar lahan atau tanah makin berkeadilan," ujar Zulfikar, Senin (14/7/2025).

 

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya Rakyat Merdeka dengan Dede Yusuf.

 

Bagaimana Anda melihat lahan bersertipikat di Indonesia hanya dimiliki oleh 60 keluarga saja?

 

Terkait hal tersebut, ada beberapa opsi. Pertama adalah pajak progresif, jadi lahan yang ditaruh di bank itu dikenakan pajak berkali-kali lipat. Sehingga uangnya tetap masuk ke negara untuk melakukan pembangunan untuk kesejahteraan. Kedua adalah redistribusi. Redistribusi berarti lahan-lahan yang dianggap lahan terlantar hanya dijadikan jaminan. Karena lahan terlantar, Pemerintah kan sudah mengularkan Peraturan Pemerintah terkait lahan yang dua tahun tidak diproduksi, ini dianggap lahan terlantar. 

 

Apa ini bisa dilakukan?

 

Sangat mungkin diredistribusikan kepada masyarakat oleh Pemerintah. Tentu harus membatalkan HGU-nya. Masalah HGU ini kan sejak mungkin belasan tahun, HGU itu kan 30 tahun ya, mungkin 20-an tahun yang lalu, pola pengukurannya nggak jelas.

 

Maksudnya bagaimama?

 

Artinya nggak jelas itu 10 ribu atau 100 ribu, nah itu kita nggak ada yang tahu. Maka tentunya harus diukur ulang. Untuk mengukur ulang ini, ya itu tugas Pemerintah, saya juga sudah mengusulkan agar diukur ulang. Pemerintah harus mengukur ulang, mana yang memang benar-benar menjadi lahan produktif, karena Hak Guna Usaha itu sebenarnya adalah untuk diusahakan, untuk diproduksikan, mana yang ternyata tidak diproduktif.

 

Kalau ternyata bukan lahan tidak diproduksi?

 

Negara mestinya bisa mencabut HGU yang tidak diproduktif tersebut. Itu bisa. Jadi banyak opsi dan kita serahkan kepada Pemerintah.