Prabowo Tegaskan Batas Defisit 3 Persen Tetap Dipertahankan, Kecuali Saat Krisis Besar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan tersebut, menurutnya, tidak akan diubah kecuali Indonesia menghadapi krisis besar seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.

 

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menjelaskan bahwa batas defisit tersebut merupakan instrumen penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus memastikan pengelolaan anggaran tetap terkendali.

 

Menurutnya, aturan itu telah terbukti menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak menjalankan kebijakan fiskal secara berlebihan. Ia pun berharap Indonesia tidak perlu melonggarkan batas tersebut dalam waktu dekat.

 

Batas maksimal defisit sebesar 3 persen dari PDB sendiri telah diterapkan Indonesia sejak awal tahun 2000-an, setelah negara ini terdampak krisis keuangan Asia. Aturan tersebut kemudian menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor dalam menilai stabilitas ekonomi Indonesia.

 

Prabowo juga menilai Indonesia memiliki posisi yang relatif kuat dibanding sejumlah negara lain karena didukung sumber daya alam yang melimpah. Komoditas seperti sawit dan batu bara dinilai masih mampu menopang kebutuhan energi nasional dengan biaya yang relatif terjangkau.

 

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi alternatif, mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya hingga biofuel. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari luar negeri.

 

Ia optimistis, jika berbagai kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang lebih efisien dan semakin mandiri secara ekonomi.

 

Meski sejumlah negara mulai melonggarkan aturan defisit anggaran, Prabowo menegaskan Indonesia tetap memilih menjaga disiplin fiskal. Ia juga menolak gagasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menambah utang secara berlebihan.

 

Menurutnya, prinsip dasar dalam mengelola keuangan negara sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, yakni menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan yang dimiliki.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan,” ujarnya menegaskan.