Mendagri Minta Pemda Pangkas Perjalanan Dinas, Anggaran Dialihkan ke Program Pro Rakyat

JAKARTA – Pemerintah mulai memperketat efisiensi anggaran sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia dan potensi krisis energi global.

 

Salah satu langkah yang ditekankan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran, terutama pada pos perjalanan dinas.

 

“Sejak dulu saya sudah menyampaikan pentingnya efisiensi kepada kepala daerah, dan ini akan saya tekankan kembali, terutama terkait penggunaan anggaran,” ujar Tito, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan, perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi sebaiknya dikurangi agar anggaran dapat dialihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

 

“Anggaran sebaiknya diarahkan untuk program pro rakyat,” tegasnya.

Selain memangkas perjalanan dinas, pemerintah juga mendorong penghematan energi di lingkungan perkantoran. Tito mengusulkan penerapan pola seperti saat pandemi COVID-19, termasuk mematikan lampu dan pendingin ruangan (AC) jika tidak digunakan.

 

Di sisi lain, pemerintah juga berencana kembali menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, pengawasan kinerja pegawai tetap dilakukan secara digital.

 

Menurut Tito, sistem pengawasan berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) memungkinkan pemantauan kehadiran dan lokasi pegawai melalui GPS.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyatakan bahwa DPR turut melakukan langkah penghematan serupa.

 

Ia mengatakan, perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR telah dikurangi, kecuali untuk kegiatan yang benar-benar mendesak.

“Perjalanan dinas ASN kami batasi hanya untuk yang bersifat sangat urgent,” ujarnya.

 

Selain itu, DPR juga melakukan penghematan listrik dengan mematikan lampu di ruang rapat yang tidak digunakan serta membatasi operasional gedung hingga pukul 20.00 WIB jika tidak ada agenda persidangan.

 

Penggunaan kendaraan dinas pun turut dikurangi guna menekan konsumsi BBM.

Di tingkat pemerintah pusat, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa penyisiran anggaran terus dilakukan, terutama terhadap belanja yang dinilai tidak produktif.

 

Menurutnya, langkah efisiensi sudah dimulai sejak tahun lalu, termasuk mengurangi perjalanan dinas luar negeri dan menunda pembangunan gedung yang belum mendesak.

 

“Belanja yang tidak produktif kami evaluasi. Jika tidak mendesak dan tidak mengganggu kinerja, maka bisa ditunda,” kata Prasetyo.

 

Langkah efisiensi ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global, khususnya akibat kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.