DPRD Sindir Ganjar Sering Tak Hadiri Rapat
Copras-Capres, Jangan Lupa Urus Tugas Utama
JAWA TENGAH - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo konon jarang menghadiri rapat dengan DPRD. Bahkan, pada rapat paripurna, kandidat calon presiden ini juga tidak datang.
Gerak-Gerik Ganjar Pranowo belakangan ini kerap jadi sorotan. Terutama sekali pasca politisi PDIP ini menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Kritik kepada Ganjar bukan saja dilontarkan oleh pihak eksternal, juga pihak internal PDIP. Bahkan, Ganjar sempat ‘disidang’ oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kendati begitu, kalangan yang mendukung Ganjar juga banyak.
Anggota DPRD Jateng Benny Karnadi mempersoalkan ketidakhadiran Ganjar pada Rapat Paripurna DPRD Jateng, Senin (31/10). Padahal, apapun jenis rapatnya, penting bagi Dewan sebagai alat komunikasi dengan gubernur.
“Ini jadi lambat, dan jadi bahan pertanyaan. Gubernur ini sering tidak hadir, tapi malah terkesan sibuk dengan kegiatan dan urusan di luar,” kata Benny seperti diberitakan, kemarin.
Benny mengungkapkan, faktanya gubernur terlalu sering mewakilkan rapat-rapat di DPRD. Ini membuat pembahasan anggaran menjadi tidak efektif dan tidak cepat membuat keputusan. “Karena (hasil rapat) harus disampaikan dulu ke gubernur,” ujarnya.
Benny menilai, Ganjar terkesan sedang mengejar upaya pencalonan sebagai presiden. “Saya bangga jika orang Jateng bisa menjadi presiden. Tapi kalau kemudian prosesnya seperti begini, ya gimana?,” ujarnya.
Kata Benny, karena rapat sering diwakilkan pada jajarannya, ini berdampak pada penyusunan APBD 2023. Bahkan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) belum ditandatangani dan APBD 2023 belum dibahas.
“Ini urgent, jika RKPD belum ditandatangani, maka APBD tidak bisa dibahas. Jika itu terjadi, maka yang dipakai APBD sebelumnya,” beber Benny.
Benny menegaskan, persoalan apapun akan klir bila ada komunikasi dan kehadiran gubernur pada rapat-rapat DPRD. “Kalau nggak pernah ketemu, terus selalu diwakilke yo nggak rampung-rampung,” tegasnya.
Akun @zpratista menyebut Ganjar sering tidak hadir dalam rapat bersama DPRD Jateng. Ganjar kerap mewakilkannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) atau Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin.
Yang terburu-buru membahas RKPD sehingga menyindir Ganjar. Yaelah ribet banget, kan tinggal tanda tangan doang,” kata @Alyciacareyam.
Akun @TonhoDa929 mengatakan, timeline penetapan RKPD biasanya dilakukan pada bulan November hingga Desember. Dan selanjutnya, akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Apa anggota Dewan sudah nggak sabar bancakan proyek,” ujar @TonhoDa929. “Ganjar sudah tahu bahwa DPRD Jateng hanya sekadar simbol pelengkap saja,” kata @Hartono1008.
Menurut @lukam74, sekarang Jateng makin maju karena dipimpin Ganjar. Bahkan, kata @Bunga0925, Ganjar melakukan inovasi yang bagus sekali. “Sehingga Jateng semakin siap untuk ketahanan pangan masa depan,” ujarnya.
Akun @Bagaswara112 menilai, program Lapor Gub adalah salah satu ide dari Ganjar. Program tersebut, memudahkan masyarakat menjangkau dan membantu kinerja gubernur.
“Untuk memberikan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera untuk masyarakatnya,” kata dia.
Sementara, @sumadiharis mengingatkan Ganjar agar hadir dalam rapat karena sudah ditunggu Anggota DPRD Jateng untuk membahas APBD 2023. Pasalnya, selama ini Ganjar selalu mewakilkan untuk menghadiri rapat-rapat di DPRD Jateng. “Ganjar suruh urus Jateng dulu,” pintanya.
Menurut @ArifMazayinul, kehadiran gubernur dalam rapat pembahasan APBD adalah suatu keharusan. Sebab, bila tidak datang dalam rapat berkali-kali, pembahasan akan molor dan yang dirugikan masyarakat Jateng.
“Nyopras-Nyapres, lupa ngurus pekerjaan utama,” kritik @rudisetiadi72.
Akun @Gangpaksike2 menyindir Ganjar yang katanya mau fokus dulu dengan rakyat Jateng. Nyata, rapat dengan DPRD Jateng saja mbolos melulu. Termasuk RKPD.
“Anggaran dalam (APBD) pun belum ditandatangani hingga saat ini,” kata @Gangpaksike2. “Bukti Ganjar tidak beres urus Jateng, hanya untuk menaikkan elektabilitasnya saja,” timpal @capparuni.
Akun @Indowfofficial meminta Ketua DPRD Jateng menegur Ganjar. Soalnya, gegara seringkali absen dalam rapat, dan tidak hadir dalam paripurna DPRD, anggaran RKPD belum ditandatangani hingga saat ini.
“DPRD Jateng punya kuasa penuh, sehingga Ganjar bisa langsung dinonaktifkan saja agar bisa kampanye secara leluasa,” tukas @Arsyakindo100.
Sumber berita rm.id :
Nasional | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Galeri | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu