Sempat Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis, Mau Gugat Jokowi, Hingga Ancam Gabung Malaysia

RIAU - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis (6/4) malam.

Pria kelahiran 18 April 1972 ini merupakan Lulusan S1 dan S2 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adil ditangkap selang sepekan lebih jelang ulang tahunnya yang ke-51.

Sebelum menjabat Bupati, Muhammad Adil menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode, yaitu periode 2014-2018 dan 2019-2020.

Pada periode pertama dia maju dari Partai Hanura. Kemudian pada periode kedua, Adil maju dari dari PKB.

Namun di periode kedua ini, dia hanya setahun menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024 dan berhasil terpilih.

Muhammad Adil sempat menghebohkan publik lantaran menyebut Kementerian Keuangan diisi oleh iblis atau setan, berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga mengancam akan bergabung ke Malaysia.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022).

Adil merasa tidak puas atas pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang menurutnya tidak sesuai dan tidak dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Meranti.

Akibat pernyataannya itu, Adil mendapat teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian. Dia kemudian dipanggil ke Kemendagri untuk dimediasi dengan pihak Kemenkeu.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya tangkap tangan terhadap Adil.

"Benar, tadi malam, tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau. Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya Bupati," ujar Ali, Jumat (7/4).

Selain Adil, tim KPK juga menangkap pihak-pihak lain dalam operasi senyap tersebut.

"Sejauh ini, ada puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK. Dan juga ada pihak swasta," tuturnya.

Menurut Ali, saat ini tim KPK masih bekerja. Tim penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tandas Ali.

Sebelumnya, dalam video dan foto yang beredar, sejumlah ruangan Pemkab Meranti terlihat telah disegel. Salah satunya, ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Meranti.

Ada pula ruangan Humas dan Protokol dengan logo Pemkab Meranti. Selain ruang Sekda, ruang Kabag Umum juga terlihat disegel, dengan tulisan merah hitam 'Dalam Pengawasan KPK'. rm.id