Minta Pilkada Ditunda, Bawaslu Sepi Dukungan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) mengusulkan Pilkada seren­tak 2024 ditunda karena berdekatan dengan Pilpres dan khawatir ada gangguan keamanan. Namun, usulan Bawaslu itu sepi dukungan.

Usulan penundaan Pilkada itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja dalam Rapat Koor­dinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kan­tor Staf Presiden (KSP), Rabu (13/7). “Oleh karena itu, kami me­ngusulkan sebaiknya membahas op­si penundaan pemilihan (Pilkada),” ujar Bagja dikutip dari situs resmi Bawaslu, kemarin.

Bagja khawatir ada potensi ma­salah jika Pilkada serentak tetap digelar 2024. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober 2024, tepat satu bulan sebelum Pilkada dilaksanakan. ­

Permasalahan lainnya, kata Bagja, aparat keamanan tidak bisa diperban­tukan ke daerah yang sedang men­galami gangguan keamanan, karena mereka fokus menjaga daerah masing-masing yang menggelar Pilkada. “Karena ini pertama kali serentak,” tandasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan, belum tahu dasar Bawaslu meminta Pilkada ditunda. “Kalau kami kan lebih baik maju. Coblos saja," ujarnya usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor KPU, Jakarta, Kemarin.

DPR juga ikut menanggapi usulan Bawaslu menunda Pilkada. Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa meminta, Bawaslu tidak membuat per­nyataan yang dapat membuat gaduh persiapan pelaksanaan Pilkada yang sudah mulai berjalan.

Menurut Saan, Komisi II DPR ber­sama Kementerian Dalam Negeri (Ke­mendagri), KPU, dan Bawaslu serta pi­hak terkait, sebelumnya sudah sepakat menggelar Pilkada 27 November 2024. “Ketika sedang fokus menjalankan Pemilu yang sudah hitungan bulan, lalu ada pernyataan itu, nanti orang menjadi gaduh dan ada ketidakpastian lagi,” kata Saan di Jakarta, kemarin.

Politisi Partai NasDem ini menegas­kan, sudah menjadi tugas Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan perintah undang-undang. Sehingga tidak sepatutnya membuat opini di luar tugas dan kewenangan­nya. “Fokus saja ke pelaksanaan Pemilu 2024,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ju­nimart Girsang meminta, Bawaslu fokus kerja menyiapkan Pilpres dan Pilkada. “Bawaslu jangan berpolitik lah, harus pure, harus murni, kerja-kerja dalam rangka pengawasan. Ya kan namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu," ujar Junimart.

Politikus PDIP itu mengatakan, Bawaslu ikut dalam proses rapat, hingga keputusan penetapan jadwal Pilkada. Setelah keputusan tersebut, sudah seharusnya lembaga pengawas pencoblosan tersebut fokus agar pelak­sanaan seluruh tahapannya berjalan lancar.

Senada dikatakan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardian­toro. Dia meminta, agar Pilkada tetap digelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Juri memahami, ada kerumitan dalam penyelenggaraan Pilkada seren­tak yang berdekatan dengan Pilpres. Namun, dia meminta KPU dan Ba­waslu harus tetap fokus melakukan tahapan-tahapan Pilpres dan Pilkada.

Juri menambahkan, menjelang Pilkada tidak akan ada kekosongan jabatan di setiap daerah, karena sudah ada mekanisme penjabat (Pj) kepala daerah. “Sehingga, Pemerintah bisa tetap melaksana Pilkada sesuai jad­wal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho meminta, Bawas­lu tidak perlu khawatir, terkait proses pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang. Menurut dia, Polri siap menggelar operasi Mantap Brata untuk mengawal kontestasi politik lima tahunan itu.

Sandi mengatakan, operasi akan dilakukan personel Polri dari tingkat daerah hingga pusat. Proses penga­manan juga dilakukan dengan meng­gandeng pihak TNI, hingga Pemerintah Daerah.

“Kami akan membuat rencana pen­gamanan yang detail dan komprehen­sif. Baik dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran, bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis,” tegasnya.